NN, JOMBANG– Pada muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Ikatan Kecendekiawanan NU bersama ASDANU meluncurkan buku Imaji NU Masa Depan di Pondok Pesantren An-Najiyah Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Sabtu (29/8/2026).
Buku tersebut menawarkan sejumlah gagasan mengenai arah NU pada masa depan, termasuk agenda strategis membangun kemandirian ekonomi sebagai fondasi khidmah organisasi. Peluncuran buku ini berlangsung di tengah rangkaian Muktamar ke-35 NU di Jombang.
Salah satu penulis sekaligus narasumber, Dr. Muhammad Aras Prabowo, S.E., M.Ak., Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, menegaskan bahwa masa depan NU perlu ditopang transformasi ekonomi yang lebih produktif. Menurutnya, kebesaran basis sosial NU harus dikonversi menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi warga.
“Menghidupkan kembali spirit Nahdlatut Tujjar berarti menjadikan kekuatan ekonomi sebagai fondasi kemandirian, kemaslahatan, dan keberlanjutan khidmah NU,” ujar Aras.
Aras menilai tantangan ekonomi NU bukan semata keterbatasan modal. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana solidaritas sosial yang besar dapat ditransformasikan menjadi kapasitas ekonomi yang terorganisasi, produktif dan berkelanjutan.
“Ekonomi NU harus bergerak dari solidaritas menuju kapasitas ekonomi. Solidaritas adalah modal sosial yang besar, tetapi harus dihubungkan dengan kelembagaan usaha, penguatan pasar, filantropi produktif, pemberdayaan digital dan tata kelola yang akuntabel,” katanya.
Dalam perspektif Aras, agenda ekonomi NU masa depan bertumpu pada empat pilar, yakni penguatan lembaga usaha dan UMKM pesantren, perluasan akses pasar bagi petani dan pelaku ekonomi rakyat, transformasi zakat dan wakaf ke arah filantropi produktif, serta penguatan jaringan ekonomi melalui teknologi digital.
Ia menambahkan, kemitraan dengan pemerintah dan sektor swasta harus ditempatkan sebagai instrumen penguatan kapasitas, bukan sumber ketergantungan.
“Kemitraan harus menghasilkan kemandirian. NU dapat berkolaborasi dengan negara, investor dan berbagai pihak, tetapi relasi ekonomi itu harus memperkuat kapasitas warga, memperluas akses pasar dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Aras, prinsip tersebut membutuhkan tata kelola yang kuat. Karena itu, akuntabilitas menjadi bagian penting dalam transformasi ekonomi NU.
“Ekonomi yang besar tanpa akuntabilitas akan rapuh. Transparansi, tanggung jawab publik dan pemerataan manfaat harus menjadi bagian dari arsitektur ekonomi NU. Kemandirian bukan sekadar memiliki aset, tetapi kemampuan mengelola sumber daya secara profesional, mandiri dan berkelanjutan,” jelasnya.
Pandangan Aras tersebut memperluas gagasan Imaji NU Masa Depan: masa depan NU bukan hanya soal posisi terhadap kekuasaan, tetapi juga tentang kemampuan membangun kedaulatan ekonomi warga. Dalam kerangka itu, rakyat ditempatkan sebagai subjek pembangunan, sementara pesantren, UMKM, koperasi, filantropi dan jaringan digital menjadi ekosistem ekonomi produktif.
Gagasan ini beririsan dengan konsep konvergensi yang menjadi salah satu tawaran utama buku, yakni NU dapat bermitra dengan negara sekaligus tetap menjaga independensi dan daya kritisnya.
Salah satu penulis buku, Khoiron As Saidany, menegaskan, “NU boleh bermitra dengan negara sepanjang itu baik untuk kepentingan masyarakat, tapi NU juga harus bersikap kritis terhadap kebijakan negara yang merugikan masyarakat banyak, utamanya warga Nahdliyin.”
Sementara Wakil Rektor Universitas KH. A. Wahab Hasbullah (UNWAHA), Dr. Muhammad Wafiul Ahdi, mengingatkan bahwa kedekatan NU dengan pemerintah tidak boleh menghilangkan independensi organisasi.
“Saya kira NU harus posisinya tidak menjadi subordinat dari pemerintah, tapi NU tetap mandiri sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, sebagai bagian dari civil society,” pungkasnya.
Bagi Aras, kemandirian tersebut pada akhirnya harus memiliki basis material yang kuat. “NU yang mandiri secara organisasi harus diperkuat oleh warga yang semakin mandiri secara ekonomi. Karena khidmah yang berkelanjutan membutuhkan kelembagaan yang kuat, ekonomi yang produktif dan kemaslahatan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya.(rls)
