NN, GORONTALO- UPT Asrama Haji Gorontalo menolak penambahan dana SBSN sebesar Rp 68,25 miliar untuk pembangunan sejumlah fasilitas asrama haji.
Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Arie Suwandani Wiwit Warastuti, pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) yang dipimpin oleh Gubernur Gusnar Ismail di Ruangan Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo, Kamis (27/8/2026).
Dalam paparannya menyangkut isu strategis kewilayahan, Kakanwil DJPb Gorontalo menjelaskan bahwa terdapat penambahan pagu sebesar Rp68,25 miliar pada Juni 2026 untuk UPT Asrama Haji Gorontalo. Pagu sebesar itu dialokasikan untuk pembangunan fasilitas asrama haji yang meliputi gedung penginapan, gudang, dan klinik.
“Penambahan ini sudah sangat baik karena di bandara sudah dibangun apron dan taxiway untuk persiapan embarkasi haji. Namun pejabat pembuat komitmen di UPT Asrama Haji tidak berani mengeksekusinya dengan alasan waktu efektif di tahun anggaran 2026 tersisa enam hingga tujuh bulan, tidak cukup untuk mengerjakan seluruh paket pekerjaan,” jelas Arie Suwandani.
Gubernur Gusnar Ismail menyesalkan penolakan dana SBSN itu. Menurutnya hal itu akan sangat mempengaruhi dan menghambat embarkasi haji yang sejak lama diperjuangkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan sangat didambakan masyarakat Bumi Serambi Madinah.
“Padahal embarkasi haji adalah prioritas super di daerah dan kita berjuang bersama-sama untuk mendapatkan dana ini dari SBSN,” sesal Gusnar.
Isu strategis kewilayahan lainnya menyangkut embarkasi haji yakni pembangunan apron dan taxiway di Bandara Djalaludin. Berdasarkan data Kanwil DJPb Gorontalo, paket pekerjaan untuk persiapan embarkasi haji itu diproyeksikan penyelesaiannya lebih cepat dari batas waktu akhir kontrak karena progres fisiknya saat ini di atas 45 persen.(rls)
