
NEWSNESIA.ID – Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan besarnya alokasi belanja pegawai menjadi perhatian Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Gorontalo Utara dalam mencermati Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Golkar tetap menyatakan dukungan agar rancangan anggaran tersebut dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Catatan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, Rina Polapa, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna ke-51 DPRD Gorontalo Utara, Senin (28/9/2026).
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menilai RAPBD 2027 telah mengakomodasi sejumlah kebutuhan masyarakat, mulai dari pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah hingga tata kelola pemerintahan.
Meski demikian, Golkar menyoroti rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai Rp63,74 miliar atau sekitar 8,84 persen dari total pendapatan daerah sebesar Rp720,88 miliar.
Fraksi mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan PAD melalui pembenahan pendataan pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak tanpa membebani masyarakat dan pelaku usaha kecil.
Selain pendapatan, Golkar juga meminta agar belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp706,68 miliar dikelola secara efektif dan tepat sasaran. Alokasi belanja pegawai sebesar Rp362,61 miliar diharapkan sejalan dengan peningkatan disiplin aparatur, produktivitas, dan kualitas pelayanan publik.
Fraksi Golkar turut memberikan perhatian pada sektor pendidikan dan kesehatan, khususnya pemerataan tenaga pendidik dan kesehatan, peningkatan fasilitas pelayanan, penanganan stunting, serta akses pendidikan bagi anak yang tidak bersekolah.
Di sektor ekonomi, pemerintah didorong memperkuat pertanian, perikanan, UMKM, serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Termasuk memastikan masyarakat setempat memperoleh manfaat dari pengembangan industri ayam terintegrasi di Desa Tolongio dan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tolinggula Pantai.
Sementara pada sektor infrastruktur dan lingkungan, Golkar meminta pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi dilakukan berdasarkan skala prioritas. Pemerintah juga diminta memperkuat kesiapsiagaan bencana serta mengantisipasi persoalan kekeringan dan ketersediaan air bersih.
Selain itu, Fraksi Golkar meminta pemerintah memastikan ketepatan perhitungan pembiayaan daerah serta menyelaraskan seluruh dokumen RAPBD 2027 agar tidak terjadi perbedaan angka maupun nomenklatur.
Menutup pandangannya, Rina menegaskan bahwa dukungan Fraksi Golkar terhadap RAPBD 2027 tetap disertai komitmen menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan.
“Fraksi Golkar berkomitmen mendukung kebijakan dan langkah pemerintah daerah yang membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Gorontalo Utara,” ujar Rina. (*)























