NN, GORONTALO– Jika sejumlah daerah meringis dengan adanya kebijakan efisiensi, Gorontalo di bawah Gubernur Gusnar Ismail dan Idah Syahidah mampu mengelola APBDBadai efisiensi yang melanda sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia tidak berdampak signifikan bagi pemerintah Provinsi Gorontalo. Pemprov terus berupaya menyeimbangkan neraca penerimaan untuk bisa membiayai belanja pemerintah yang besar.
Kemampuan bertahan hidup dari pemerintah pusat tidak terlepas dari kecerdasan Gubernur Gusnar Ismail mengelola keuangan daerah. Pemprov tidak hanya sintas dari potongan tunjangan pegawai akibat efisiensi, tapi sukses membayarkan TPP 13, TPP 14 bahkan THR bagi PPPK paruh waktu.
Beberapa langkah brilian Gubernur Gusnar untuk prioritas belanja daerah patut dicontoh. Misalnya di bidang peternakan. Bantuan sapi berbiaya mahal dikonversi menjadi inseminasi buatan (IB) berbiaya murah. Tujuannya sama yakni menambah populasi sapi dan kesejahteraan peternak namun dengan pendekatan yang jauh berbeda.
“Karena harga sapi mahal dan anggaran pemerintah terbatas, maka pemerintah mengambil langkah untuk melakukan inseminasi buatan untuk menambah populasi sapi. Ini namanya optimalisasi,” Kata Gubernur Gusnar saat menyerahkan Ranperda Perubahan APBD 2026 pada Paripurna ke-100 DPRD, Rabu pekan lalu.
Perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia beberapa hari lalu juga menjadi contoh lain. Di saat banyak daerah menggelar malam resepsi dengan konser musik dan makan malam, pemprov memilih tidak melakukannya. Ini tentang prioritas anggaran.
Gubernur Gusnar menilai daerah yang ia pimpin sudah berada di level fiskal yang baik. Pada tahun 2027, Pemprov Gorontalo tidak termasuk daerah yang harus “ditolong” oleh tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk sekadar membayar gaji dan tunjangan PPPK.
Pemprov Gorontalo hanya menerima sedikit tambahan TKD sebagai selisih kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2024 sekitar Rp8 miliar. Bukan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS atau PPPK.
“Dari prespektif kemandirian, alhamdulillah kita masih bisa membiayai apa yang harus kita biayai dengan kemampuan, kemandirian kita,” Sambungnya.
Pada Selasa kemarin, DPRD sudah menggelar Paripurna tingkat II pembahasan Perubahan APBD 2026. Itu artinya, tinggal menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar Perubahan APBD bisa berjalan.
Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada APBD induk 2026 sebesar Rp1,537 triliun mengalami kenaikan Rp13 miliar menjadi Rp1,550 triliun pada APBD perubahan. Kenaikan tersebut terdiri atas PAD yang bertambah Rp10 miliar menjadi Rp450,637 miliar, sementara pendapatan transfer tetap dan lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat Rp3 miliar menjadi Rp3,4 miliar.
Untuk belanja daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp1,621 triliun mengalami kenaikan Rp157,268 miliar. Dengan perubahan tersebut, total belanja daerah menjadi Rp1,778 triliun pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Pada sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp100,48 miliar menjadi Rp249,75 miliar atau bertambah Rp149,27 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan naik Rp5 miliar, dari Rp16,94 miliar menjadi Rp21,94 miliar, sehingga pembiayaan netto setelah perubahan mencapai Rp227,81 miliar.(rls/NN)
