Newsnesia.id, Pakar Menulis – Kita perlu membangun komunitas yang sehat dan produktif, termasuk lewat WAG. Apalagi sebuah komunitas yang beranggotakan para kumpulan kaum cerdik pandai, untuk berbagi informasi dan menghindari kesalahpahaman dengan adanya informasi yang tidak utuh, sembari menjaga daya kritis. Karena itu WAG tidak salah dijadikan ruang berbagi isu kebijakan pemerintah. David Spinks (2021) menulis buku The Business of Belonging, Point of View-nya adalah mengupas bagaimana memfasilitasi komunikasi dan menjaga agar sebuah komunitas informasi (baik offline maupun online) tetap sehat, bernilai dan saling mendukung.
Pagi ini tema yang difasilitasi terkait —Orang Desa Tidak Pakai Dollar—. Isu ini menyeruak di ruang publik dan platform media sosial, tidak terkecuali di WAG Dosen UNG. Isu ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada 16 Mei 2026 di acara pengresmian Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk. Pidato ini dapat dimaknai dari dua sudut pandang, bagi pemerintah warga desa tidak perlu panik dan kuatir karena transaksi sehari-hari di pasar tradisional masih menggunakan rupiah, tidak menggunakan mata uang asing (US Dollar), dan secara implisit pemerintah bermaksud menyampaikan kondisi ketahanan pangan dan energi masih aman. Sudut pandang ekonom tentu akan berbeda dengan basis argumentasi yang valid secara teoritis dan gejala yang nampak. Apalagi pelemahan rupiah terhadap dollar ini paling rendah sepanjang sejarah, dan diyakini memiliki efek domino ke kegiatan perekonomian lainnya. Kendati warga desa termasuk warga pada umumnya tidak pegang dollar, tapi pada realitasnya barang-barang yang diproduksi dan dikonsumsi di desa sangat bergantung bahan baku impor yang dibeli dengan dollar. Atas kenaikan dollar, harga pakan ternak, bahan dasar kue, bahan baku obat-obatan, harga plastik, ongkos logistik ikut merangkak naik.
—Orang desa tidak pakai dollar— merupakan penyampaian informasi bersifat simplikasi, ada unsur candaan karena presiden melanjutkan kalimat, kecuali orang yang kerap ke luar negeri termasuk menyebut beberapa nama menteri berlatar belakang pengusaha yang terkena imbas. Bahasa simplikasi dari seorang kepala negara bukan karena speechless tone, ada unsur kesengajaan. Ini disebut bahasa polulisme, bertujuan untuk menenangkan masyarakat akar rumput dengan retorika yang membumi, singkat dan menghibur (jenaka). Juga dimaksudkan untuk menenangkan pasar, menggerus persepsi publik yang apriori terhadap gejala krisis mata uang domestik.
Kenapa orang desa dijadikan objek sasaran komunikasi polulisme? Karena desa kerap diletakkan sebagai simbol benteng moral ekonomi yang tangguh karena “kemandiriannya” menghasilkan kebutuhan primer, tidak terpengaruh terhadap pusaran kapitalisme global. Namun langkah ini berisiko memperburuk sentimen pasar bila tidak dibarengi langkah konkrit dan teknis-teknokratik. Kondisi ini dapat menciptakan risiko ilusi ekonomi atau ilusi harga (uang), bias psikologi dimana seseorang cenderung mengukur kekayaannya berdasarkan nilai nominal uang, bukan nilai daya beli rilnya.
Retorika yang terlalu populis, cenderung menyederhanakan masalah justru dapat menimbulkan ketidakpercayaan pasar dan kelompok ekonom. Maka dari itu pada umumnya pasar skeptis, apalagi terjadi aliran modal asing keluar (capital outflow). Pada quartal pertama 2026 capital outflow mencapai Rp. 28 triliun (1,7 M dollar), dan berlanjut pada quartal kedua potensinya sebesar USD 4,2 miliar.
Pemerintah tentu telah berupaya serius mengatasi situasi sulit. Resep baku otoritas moneter dalam mengatasi gejolak rupiah dengan kombinasi intervensi pasar bersifat ganda lewat pengetatan instrumen surat berharga dan pengetatan likuiditas. Sementara jalur kebijakan fiskal lewat efisiensi belanja negara dan intervensi di pasar obligasi. Kedua otoritas ini terus berjibaku mengatasi gejolak rupiah yang kian tertekan, dan sialnya mata uang rupiah paling tertekan di Asia.
Hanya memang pemerintah sejatinya perlu menjaga komunikasi, dan sebaiknya hemat memproduksi informasi yang kontraproduktif terhadap pasar. Tidak salah meniru gaya komunikasi mantan Gubernur Bank Sentral US (Kepala The Fed) Alan Greespan. Ia merupakan gubernur terlama menjabat, memiliki integritas yang kuat, irit bicara dan hati-hati. Sedikit saja perubahan nada bicara dapat mengubah ekspektasi inflasi, nilai tukar mata uang dan pergerakan saham global. Karena perbaikan ekonomi bukan hanya urusan instrumen kebijakan yang baku yang telah ada formulanya, tetapi juga perlu merawat konsistensi antara tindakan dan penyampaian secara otoritatif lewat “moral suasion”.
Tak dapat dipungkiri bahwa pemerintah memiliki tugas menstabilkan mata uang rupiah, termasuk menenangkan publik lewat komunikasi. Hanya saja ini upaya mereduksi realitas ke komunikasi populisme, sehingga perdebatan publik fokus pada —orang desa tidak pakai dollar— membias dari dampak agar tidak jadi kerisauan di akar rumput. Pertanyaannya. Apakah realitasnya demikian, ekonomi desa tidak terjangkau dengan efek domino pasar global? Nyatanya tidak. Sebagian kebutuhan pokok yang di konsumsi oleh rakyat elit sampai rakyat jelata berada dalam pusaran pasar global, dimana dollar menjadi alat tukar utama dalam transaksi. Hari ini Indonesia amat bergantung impor untuk komoditi sereal, seperti gandum, jagung dan sorgum. Komoditi lain yang dikonsumsi setiap hari adalah tempe-tahu berbahan baku kedele, gula konsumsi, daging, bawang putih, bahkan beras jenis tertentu dan BBM. Gandum bahan baku terigu, mie dan kue yang biasa orang desa-kota konsumsi kandungan impornya 100 %, dan 71 % diantaranya digunakan untuk kegiatan UMKM.
Pasokan kebutuhan nasional kedele 90 % impor sisanya hanya 10 % produksi domestik. Importir utama kedele adalah Amerika, apalagi sudah masuk bagian dari agrement antara US-Indonesia, sudah barang tentu transaksinya menggunakan dollar. Kebutuhan daging nasional sekitar 40 % berasal dari produk impor, bawang putih 90 % impor dari China. Dan konsumsi BBM terus meningkat setiap tahun. sementara oil lifting produksi dalam negeri terus merosot, alhasil sekitar 40 % ketergantungan terhadap impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi minyak setiap tahun.
Dampak Makro Pelemahan Rupiah:
Pelemahan mata uang regional terus berlanjut, termasuk rupiah. Dalam konteks Asia memang rupiah paling loyo dibanding dengan ringgit, bath, dollar SGD. Penyebab melemahnya rupiah merupakan kombinasi tekanan eksternal dan faktor domestik, dari aspek eksternal kondisi ekonomi USA yang solid, inflasi yang tinggi membuat The Fed menahan suku bunga pada level yang tingggi. Kondisi ini memicu larinya aliran modal asing dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemudian ketegangan politik di kawasan Timur Tengah, mendorong harga minyak mentah melonjak naik. Untuk faktor domestik, kebutuan impor besar terutama bahan baku, barang modal dan BBM. Defisit neraca perdagangan dan anggaran memberi beban tambahan pada nilai tukar rupiah. Kedua penyumbang pelemahan rupiah, faktor eksternal paling determinan, belajar dari situasi ini sebetulnya pemerintah telah mengantisipasi dengan memperkuat ketahan pangan dan energi, kendati belum membuahkan hasil optimal.
Sedangkan dampak domino dari pelemahan rupiah cukup panjang, diantaranya memukul sektor industri dan dunia usaha. Biaya produksi membengkak, karena sebagian besar bahan bakunya impor, akibatnya profitable menurun (rugi), perusahaan sulit menaikkan harga karena disaat yang sama daya beli masyarakat merosot. Paling rentan di kurangi adalah tenaga kerja (PHK), agar perusahaan tetap survive.
Faktor risiko kedua yang rentan terhadap pelemahan rupiah biaya hidup meningkat, distribusi imbas langsung atas kenaikan harga barang konsumsi sehari-hari. Kenaikan biayai energi, kalaupun pemerintah menahan subsidi dengan tidak menaikkan harga BBM membuat anggaran subsidi membengkak, pada akhirnya defisit anggaran kian melebar, untuk membiayainya lewat penarikan utang baru. Dengan pelemahan rupiah yang terjadi berdampak terhadap meningkatnya utang pemerintah, per hari ini telah mendekati Rp. 10.000 triliun. Pembayaran utang jatuh tempo tahun 2026 sebesar Rp. 833 triliun, ini akan menggerus APBN untuk membayar utang, yang semestinya dibelanjakan untuk kepentingan publik. Selanjutnya risiko kredit perbankan macet akibat melemahnya daya beli masyarakat, keuntungan perusahaan menurun sehingga berpotensi meningkatkan NPL.
Pelemahan rupiah tidak selamanya bencana yang muncul, dibalik pelemahan rupiah ada peluang yang dapat diraih, diantaranya; a) Nilai daya saing ekspor naik sehingga pemerintah dapat menghasilkan devisa, pada konteks ini kegiatan ekspor perlu di dorong terutama dari aktifitas ekonomi berbasis SDA. b) Berpotensi meraup pendapatan dari sektor pariwisata untuk wisatawan asing karena dollar menjadi lebih mahal. c) Mendorong lahirnya subtitusi impor karena harga barang impor mahal, sehingga masyarakat dan dunia usaha akan menggeser pola komsumsinya menggunakan bahan dan produk lokal. d) Peningkatan remitansi yang dihasilkan oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Jadi orang desa yang tidak pakai dollar, dalam bahasa ekonomi publik tetap akan mendapat eksternalitas negatif dan positif, dan selalu lahir dampak ganda. Menghadapi situasi yang pelit tidak cukup dengan policy mix (bauran kebijakan) fiskal dan moneter yang sudah baku menurut tinjauan ekonomi konvensional. Akan tetapi ekonomi keperilakuan relevan dipertimbangkan, sebab keputusan manusia sering kali dipengaruhi oleh sikap emosi, batasan kognitif, kebiasaan, hingga lingkungan sosial yang kurang rasional.
