NEWSNESIA.ID – DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, memastikan akan mengawal persoalan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025.
Hal itu sebagaimana disampaikan langsung Ketua DPRD Gorontalo Utara, Dedy Dunggio, usai bertemu tenaga honorer yang tidak terkafer dalam PPPK Paruh Waktu bersama Sekda Gorontalo Utara diruang kerjanya, Rabu (17/9/2025).
Dedy, mengatakan pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan mengawal sampai tuntas masalah pengangkatan PPPK Paruh Waktu yang pengumumannya menimbulkan kegaduhan di masyarakat khususnya tenaga honorer yang tidak terkafer.
Dedy, memastikan apa yang menjadi tuntutan atau aduan tenaga honorer yang tidak terkafer dalam PPPK paruh waktu itu, bisa diakomodir oleh pemerintah daerah dengan keputusan yang seadil-adilnya bagi semua pihak.
“Kami telah meminta pemerintah daerah melalui Pak Sekda untuk mengusulkan semuanya sesuai ketentuan yang ada, sehingga tidak ada lagi kecemburuan. Dan alhamdulillah oleh Pak Sekda akan segera mengkoordinasikan dengan Pak Bupati selaku pengambil kebijakan tertinggi di daerah,” ungkap Dedy.
Sebagaimana penyampaian perwakilan tenaga honorer kata Dedy, mereka tidak memikirkan berapa besaran gaji yang akan mereka terima nanti, namun lebih mengutamakan untuk terkafer dalam PPPK Paruh Waktu terlebih dahulu.
“Kami kira ini bisa segera dipikirkan untuk dicarikan solusi. Karena ini berbicara persoalan nasib. Apalagi, mereka khawatir kalau tidak segera diangkat, nama mereka akan terhapus di database BKN di akhir tahun nanti. Dan itu bisa memupus harapan mereka yang telah lama mengabdi di daerah ini,” terang Dedy. (Prin)
