NEWSNESIA.ID, BONE BOLANGO – Dibawah kepemimpinan Bupati Hamim Pou, Pemkab Bone Bolango (Bonebol) banyak kali meraih prestasi cemerlangnya. Kali ini sukses meraih hasil baik dari pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
Di mana, angka IPKD Bone Bolango dari tahun ke tahun kian membaik. Bahkan terakhir penilaian tahun 2020 mencapai angka 53,08. Angka ini tercatat tertinggi untuk kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo.
Hal itu disampaikan Asisten II Setda Bone Bolango, Jusni Bolilio, Rabu (5/1/2022).
Menurut Jusni, IPKD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.
Pengukurannya kata Jusni, diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 dengan enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur IPKD. Yakni, pertama kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, opini BPK atas LKPD.
Ia pun mencontohkan, dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran mencakup beberapa indikator diantaranya, kesesuaian nomenklatur progran RPJMD dan RKPD, kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS, kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD, kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS.
“Berdasarkan instrumen-instrumen itu, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sangat berkorelasi sekali dengan kebijakan politik anggaran yang ada di Bone Bolango. Dimana kebijakan anggaran lebih berpihak pada publik yang ditunjukan dengan ratio perbandingan antara belanja publik dan belanja aparatur dengan presentasenya lebih besar ke belanja publik 60:40,” terang Jusni yang juga mantan kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) tersebut.
Ditambahkanya, melalui IPKD diharapkan dapat memacu dan memotivasi Pemda dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
“Apalagi, Kemendagri akan memberikan penghargaan dalam bentuk insentif daerah kepada Pemda yang memiliki Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terbaik,” tandasnya.(nrt/nn)
