NEWSNESIA.ID,BONEBOL – Para Kepala Desa (Kades) se Kabupaten Bone Bolango menandatangani kontrak kinerja tahun 2023, Senin (2/1/2023). Isi kontrak kinerja itu salah satunya berkomitmen menurunkan angka kemiskinan.
Penandatangan ini disaksikan langsung Wabup Bone Bolango, Merlan S. Uloli bersama Sekda Ishak Ntoma serta para pimpinan OPD pada apel awal tahun. Sekaligus penyerahan piagam penghargaan kepada 17 desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
Wabup Merlan S. Uloli dalam kesempatan itu mengatakan, kontrak kinerja ditandantangani para Kepala Desa, yaitu kinerja penurunan angka kemiskinan. Sebagaimana hal itu di tahun 2022 sudah dilakukan bahkan diintervensi langsung oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda di masing-masing wilayah.
“Tetapi pada kenyataannya semua tidak berjalan sesuai kita harapkan, sebagaimana yang tertera di dalam poin-poin kinerja ditandatangani itu. Alasannya, karena penandatanganan itu terlambat sebelum penyusunan anggaran di desa lewat Dana Desa,” tegas Merlan.
Karena itu, Ia menegaskan, sebelum Bupati Hamim Pou berangkat umroh, beliau telah mengingatkan kontrak kinerja ini ditandatangani segera sebelum penyusunan dana desa ditetapkan.
“Jadi ini diharapan menjadi perhatian kepala desa dan juga dihadirkan para camat. Ini komitmen dan tanggungjawab harus ditaati,” ingat Wabup Merlan.
Apalagi Bone Bolango satu-satunya daerah menjadi pilot project tematik reformasi birokrasi penurunan kemiskinan. Tentunya hasil komitmen kita ini akan dievaluasi pada tahun 2024, apa yang kita kerjakan di tahun 2023 ini.
”Bappeda, Pemdes, Camat, Kades ini harus kita sama-sama menurunkan angka kemiskinan,” tambah Merlan.
Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Merlan mengatakan, akan memantau hal ini dan di awal tahun 2023 ini akan dilaksanakan rapat koordinasi bersama semua stakeholders terkait penanggulangan kemiskinan di daerah.
“Semua kegiatan maupun program di masing-masing OPD wajib hukumnya berdampak pada penurunan kemiskinan. Saya sudah titip sama Bappeda dilihat RKA yang sudah dibuat. Yang tidak ada kegiatan penurunan kemiskinan harus disampaikan, solusinya apa,” tutur Merlan.
Dengan begitu, Merlan berharap angka miskinan bisa turun. Dari tahun 2021 kita bisa menurunkan angka kemiskinan 0,25 persen, tahun 2022 ini akan dievaluasi.
“Tahun 2023 kita berharap akan turun lagi, dan tahun 2023 ini kita semakin gencar menurunkan kemiskinan karena ini menjadi issue nasional,” pungkasnya.(nn/adv)
