POHUWATO-NN– Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato bersama Bawaslu Pohuwato dan partai politik menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait persiapan penetapan lokasi kampanye rapat umum, Rabu, (17/01/2024).
Rapat yang berlangsung di Aula KPU Pohuwato itu dipimpin Ketua KPU, Firman Ikhwan didampingi anggota, KPU Dian Pakaya, Iskandar Ibrahim, Iwan Dolongseda dan dihadiri Ketua Bawaslu Pohuwato, Yolanda Harun, anggota Bawaslu, Amran Hulubangga dan Munawar, serta perwakilan Partai Politik.
Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, SDM, dan Partisipasi Masyarakat, Iskandar Ibrahim mengatakan, rakor ini bertujuan untuk menetapkan lokasi titik pelaksanaan kampanye rapat umum, dimana kampanye rapat umum sendiri akan dimulai tanggal 21 Januari sampai 10 Februari 2024.
“Pelaksanaan kampanye rapat umum ini mengikuti jadwal pasang calon yang sudah ditentukan oleh KPU RI,” ujar Iskandar usai menggelar rakor.
Lebih jauh dirinya menerangkan bahwa, kampanye rapat umum yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota, nantinya akan mengikuti rapat umum kampanye pasangan calon. Sabagai contoh terang Iskandar, ketika rapat umum kampanye dijadwalkan oleh salah satu pasangan calon, maka partai pengusung pasangan tersebut akan mengikuti waktu dan jadwal kampanye rapat umum pasangan calon tersebut.
“Misalnya salah satu paslon dijadwalkan melaksanakan kampanye rapat umum, maka pada waktu yang sama partai politik yang bisa melakukan kampanye rapat umum di Kabupaten dan kota itu mengikuti jadwal pasangan calon tersebut, sebagai partai pengusung,” terangnya
Sementara itu kata Iskandar, bagi Partai Politik peserta pemilu yang tidak masuk dalam partai pengusung pasang calon Presiden dan Wakil Presiden ini, skema kampanye rapat umum parpol tersebut diatur oleh KPU RI.
“Skemanya itu diatur KPU RI. Untuk partai Ummat mengikuti jadwal kampanye paslon nomor urut satu, sedangkan untuk partai gelora mengikuti paslon nomor urut dua, sementara untuk partai buruh dan partai Kebangkitan Nusantara itu diberikan kesempatan melaksanakan kampanye selama 21 hari, sampai 10 Februari di seluruh wilayah NKRI, karena tidak menjadi partai pengusung,” imbuhnya.(mus/NN)
