NN, GORONTALO– Pemerintah Provinsi Gorontalo sangat serius memgurusi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di daerah. Sinergi terus dibangun dengan multi pihak melalui Penguatan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang digelar pada Sabtu (04/04/2026) di Rumah Makan Roemah Merly.
Agenda ini merumuskan kebijakan strategis untuk memastikan tata kelola pertambangan rakyat berjalan sesuai regulasi, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Forum tersebut menghadirkan berbagai unsur penting, mulai dari koperasi penambang, mahasiswa, hingga organisasi kepemudaan lintas ideologi.
Hadir dalam kegiatan ini Ketua DPW Masyarakat Penambang Indonesia (MPI), perwakilan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia, Koperasi Sinar Cahaya Gorontalo utara dan Koperasi Tangga 2000 kabupaten Gorontalo, serta para koordinator dan presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah perguruan tinggi di Gorontalo, di antaranya IAIN Sultan Amai, Universitas Ichsan Gorontalo, Universitas Gorontalo, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Universitas Pohuwato, dan Universitas Bina Mandiri.
Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, seperti Pemuda Pancasila, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari berbagai cabang di Gorontalo.
Tak hanya itu, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dari tingkat provinsi hingga kabupaten, seperti Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, dan Pohuwato, turut ambil bagian dalam diskusi strategis tersebut.
Melalui forum ini, kadis ESDM Wardoyo pongoliu menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap tercipta kesamaan persepsi dan komitmen bersama dalam mendorong percepatan penerbitan IPR, sekaligus meminimalisir praktik pertambangan ilegal.
Kolaborasi lintas sektor ini dinilai menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat penambang.(rls/nn)
