NewsNesia.id -(NN)– Pernyataan Sekda Booone Bolango (Bonbol) Ishak Ntoma, terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang seolah tidak konsisten, mendapat disesalkan sejumlah pihak. Salah satu yang menyesalkan pernyatan Sekda Bonbol tersebut adalah Wakil Ketua DPRD Bonbol, Zainudin Pedro Bau.
Zainudin meminta Sekda Bonbol untuk tidak membuat kegaduhan dan nambah urusan dalam situasi seperti ini. Pasalnya, dalam proses penyusunan PSBB Pemerintah Provinsi telah membahas dan melibatkan pemerintah Kabaputen Bobe Bolango.
“Kenapa materi-materi PSBB yang dikomentari oleh Sekda Bonbol di media tidak menjadi catatan Pemkab Bone Bolango dalam forum-Pembahasan PSBB beberpa waktu yang lalu, ini motifnya apa? anehkan jika teknis penerapan PSBB di Bonbol berbeda dengan teknis PSBB Yang tertuang dalam PERGUB,” ketus Zainudin.
“Saya tidak habis pikir disaat semua pihak dalam bebera hari ini turun mensosialisasikan dan meminta seluruh masyarakat untuk bersikap “Sami’na wa Atha’na” terhadap Pergub PSBB ini. Ehh disisi lain Pemkab Bone Bolango membuat sensasi yang justru membingungkan dan membuat panik warga masyarakat,” tambah Zainudin lagi.
Menurutnya, semua tau bahwa pemerintah tidak mungkin berbuat segalanya tapi jangan cenderung mencari pembenaran sendiri dan mengabaikan Pemerintah Provinsi sebagai bagian dari otoritas negara.
“Saya meminta kepada Gubernur Gorontalo yang berkedudukan ganda sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kepala daerah otonom, dan kepala daerah provinsi, untuk mengunakan kewenangan sesuai UU No 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. “Berikan sanksi bagi daerah yang tidak seiring, sejalan dengan Pergub PSBB,” tegas mantan advokat ini.(im)
