NEWSNESIA.ID GORUT – Guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gorontalo Utara (Gorut) menggelar Forum OPD. Acara ini berlangsung selama 3 hari dari 15 hingga 17 Maret 2022.
Menurut Kepala Bappeda Gorontalo Utara, Faisal Piu, langkah ini merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum sampai pada tahap akhir nanti yakni penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023.
“Tahapannya mulai dari Musrenbangdes, kemudian konsultasi publik. Setelahnya ada Musrenbang kecamatan dan selanjutnya yang saat ini dilaksanakan yakni Forum OPD,” jelasnya.
Nantinya setelah Forum OPD tersebut, kata Faisal Piu, akan dilaksanakan Musrenbang kabupaten, dan rencana kerja akhir sampai pada penetapan APBD. Dijelaskan bahwa Forum OPD tersebut memberikan kesempatan kepada para OPD untuk memaparkan apa yang menjadi rencana kerja mereka pada tahun yang akan datang.
“Dan tentunya itu juga harus sesuai dengan RPJMD dan ada yang skala prioritas dan lainnya. Namun ini belum akhirnya,” kata Faisal Piu.
Apa yang dipaparkan pada saat Forum OPD ini, kata Faisal Piu, semuanya dicatat, dan nantinya ketika pada saat penyampaian rencana kerja tidak mengulang atau yang disampaikan oleh para OPD sama dengan yang disampaikan saat ini.
“Bappeda catat semuanya, agar tidak ada lagi ketika pelaksanaan renja menyampaikan hal yang baru, itukan mengada-ada saja,” tegasnya.
Selain itu juga dijelaskan bahwa yang dilakukan saat ini baru sebatas penyampaian rencana kerja saja, belum ada penetapan anggarannya.
“Untuk gambaran anggaran itu masih menggunakan tahun yang sebelumnya, yang ada barulah prediksi,” jelasnya.
Terkait dengan berapa anggarannya itu baru akan diketahui setelah ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang biasanya keluar pada September atau Oktober. Disisi lain dalam pelaksanaan Forum OPD tersebut pihak kecamatan memberikan masukan agar anggaran mereka ditambah sedikit.
Terhadap pelaksanaan Musrenbangdes memang tidak maksimal karena mereka tidak dapat mendampingi secara maksimal juga. Hal tersebut karena terkendala persoalan anggaran dimana tidak ada perjalanan dinas untuk pendampingan di desa dan itu sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati.
Disisi lain juga persoalan anggaran dan juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi kendala dalam memaksimalkan pelaksanaan program. (Rol)
