NEWSNESIA.ID, GORUT – Panitia Khusus (Pansus) yang membahas tetang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sampai dengan saat ini terus menseriusi pembahasannya dan masih harus melakukan beberapa kali lagi pertemuan, karena Ranperda tersebut menurut Wakil Ketua Pansus, Matran Lasunte merupakan pansus yang penting bagi masyarakat karena berhubungan dengan kepastian hukum.
Lebih lanjut dikatakan oleh Matran bahwa pihaknya saat ini tengah menseriusi pembahasan terkait dengan syarat dan kewajiban baik itu dari sisi pemberi bantuan hukum maupun dari sisi penerima bantuan hukum.
“Diskusinya ketat antara Pansus dengan pihak Bagian Hukum Setda Gorut dan juga ada masukan-masukan yang disampaikan dari pihak kelompok pakar DPRD,” ungkap Matran Lasunte.
Terkait dengan syarat dan ketentuan tersebut kata Matran, ada isu yang perlu diperluas lagi, terutama untuk pemberi bantuan hukum dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
“Seperti persyaratannya yakni untuk LBH harus yang telah terakreditasi dan juga persyaratan lainnya seperti jenis bantuan hukum seperti apa yang kita berikan atau fasilitasi kepada masyarakat Gorontalo Utara” jelasnya.
Menurut Matran, dalam pembahasan yang dilakukan oleh pihaknya, pemanfaatan LBH atau dalam penggunaan LBH itu yang diprioritaskan untuk LBH yang ada di Gorut, disamping ada persyaratan lainnya juga yang diikutkan.
“Seperti yang telah berbadan hukum itu tadi, kemudian yang memiliki program bantuan hukum sendiri. Dan ini tentunya yang akan kita kedepankan, termasuk kaitannya terhadap apa saja yang ditangani,” tegasnya.
Untuk masyarakat sendiri yang mendapatkan pendampingan yang didanai dari APBD akan dilihat lagi apakah hanya kasus litigasi atau non litigasi.
“Atau juga pendampingan yang dimaksud tersebut mulai dari proses penyidikan, penyelidikan atau nanti pada proses peradilan,” jelasnya.
Hal-hal seperti itulah yang menurut Matran berkembang dalam pembahasan yang dilakukan oleh pihaknya sampai saat ini. Dan untuk itu, pihaknya kata Matran akan melihat potensi masyarakat dalam hal ini untuk mengambil kesempatan dalam mempergunakan Perda yang tengah dibahas tersebut.
“Yang tentunya pemanfaatan Perda ini dalam rangka untuk mencari kepastian hukum. Olehnya akan dipilah apa yang nantinya akan ditangani dan seperti apa juga terkait dengan anggaran yang tersedia,” ujarnya.
Dan untuk itu Matran menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha sedapat mungkin Ranperda yang dibahas dan akan menjadi Perda tersebut, dapat mengatur secara keseluruhan masyarakat Gorontalo Utara dari segi kepastian hukum. (Rol)
