NEWSNESIA.ID, GORUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara (Gorut) mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan dan penurunan stunting di Gorontalo Utara.
“Saya mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk melaksanakan langkah-langkah strategis. Yang pertama membentuk tim satuan tugas, tim koordinasi, dan rembuk stunting secara berjenjang,” kata Ketua Komisi 3 DPRD Gorut, Ariaty Polapa, Sabtu (17/9/2022).
Namun, kata Ariaty, perlu diingat bahwa satgas dan tim koordinasi adalah personil yang merupakan bagian dari instrumen yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah guna berupaya menurunkan angka stunting.
“Nah, meskipun sudah didukung dengan personil, ide dan gagasan, semangatnya jelas, tentu harus dibarengi dengan sarana prasarana dinas kesehatan selaku OPD teknis yang harus dimaksimalkan,” kata Srikandi PDIP.
Untuk itu, agar percepatan penurunan stunting berjalan maksimal, pihaknya, kata Ariaty, mendorong pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran di masing-masing OPD yang tergabung dalam satgas.
“Ini yang jadi persoalan. Makanya saya dorong. Ketika pembahasan anggaran nanti yang pertama saya tanyai porsi anggaran untuk stunting di OPD yang tergabung dalam satgas. Jadi itu yang sangat penting,” ujarnya.
Selain itu, Ia juga mempertanyakan bagaimana sistem manajemen tim satgas, karena ketika sedang bekerja jangan dibiarkan begitu saja tetapi harus didampingi.
“Ya mungkin harus ada manajemennya, misalnya, perjalanan dinas. Dan ini tolong diatur dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) 2023. Jadi pembiayaan itu yang saya garis bawahi dan management pelaksanaannya,” tutur Ariaty.
Dalam pelaksanaanya nanti, Ariaty menegaskan akan mengawasi OPD yang tergabung dalam satgas. Sehingga apa yang diusulkan dalam program, dijabarkan dalam rencana kegiatan dengan estimasi anggaran yang terukur benar-benar diwujudkan.
“Jadi OPD manapun yang tergabung dalam satgas bisa menganggarkan dengan kodefikasi program kegiatan sesuai OPD masing-masing yang orentasinya untuk stunting,” kata Ariaty.
Ia mencontohkan, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dapat membuka akses jalan ke lokasi air bersih dan Dinas Pendidikan yang mengadakan program peningkatan kompetensi pendidik anak usia dini yang terkait tumbuh kembang anak.
“Ini kan contoh penanganan stunting,” tandas legislator Dapil 2 Gorontalo Utara. (Rol)
