POHUWATO-NN– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato dari Fraksi Golkar, Iqram Bhari Akbar Baderan, menggelar reses masa persidangan pertama, tahun kesatu, di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Selasa (03/12/2024).
Pada reses tersebut dirinya mengundang beberapa pimpinan OPD seperti, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop) untuk menjawab serta memberikan sulusi terhadap persoalan masyarakat.
Benar saja, kehadiran ketiganya memberikan angin segar untuk masyarakat. Bagaimana tidak, beragam keluhan dan curhatan mereka mendapat jawaban yang menyenangkan.
Aba (sapaan akrab Akbar Baderan) dalam kesempatannya menyampaikan komitmennya untuk selalu terbuka menerima aspirasi masyarakat, baik melalui agenda resmi seperti reses maupun di luar kegiatan.
“Kegiatan reses ini kami harapkan menjadi awal yang baik dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat,” ucapnya.
“Rumah saya selalu terbuka untuk masyarakat. Bahkan, nomor telepon saya masih yang lama. Masyarakat dapat langsung menyampaikan aspirasi atau masalah kapan saja,” sambungnya.
Terakhir, Akbar menyampaikan 12 poin utama yang akan menjadi fokusnya selama menjadi anggota DPRD Pohuwato.
Adapun 12 poin tersebut meliputi :
- Beasiswa mahasiswa untuk mendukung pendidikan generasi muda.
- BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungan kerja masyarakat.
- BPJS Kesehatan guna memastikan akses layanan kesehatan memadai.
- Pelatihan tukang bangunan (BASI) untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
- Bantuan nelayan berupa perahu fiber dan mesin ketinting.
- Alokasi cadangan pangan demi ketahanan pangan masyarakat.
- Insentif bagi imam dan pemangku adat sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka.
- Pengadaan alat berat, seperti ekskavator mini, mobil pemadam kebakaran, kendaraan Dalmas, dan angkutan sampah.
- Bantuan usaha bagi UMKM untuk memperkuat perekonomian masyarakat.
- Bantuan usaha bagi perempuan kepala keluarga untuk mendukung pemberdayaan ekonomi.
- Pembangunan infrastruktur, termasuk jalan dan fasilitas umum.
- Pembangunan gedung Puskesmas untuk peningkatan layanan kesehatan.
