newsnesia.id, GORONTALO– Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Utara dan Gorontalo mengangkat isu dugaan konflik kepentingan yang melibatkan Fadel Muhammad, Senator DPD RI dari Gorontalo.
Organisasi kemahasiswaan ini mempertanyakan keterkaitan sang legislator dengan PT Solusi Sinergi Digital (SURGE), perusahaan yang bergerak di sektor teknologi informasi.
Aris Setiawan Karim, Ketua BADKO HMI SULUTGO, mengatakan bahwa Fadel Muhammad belakangan ini lebih banyak tampil dalam kegiatan promosi bisnis dibanding menjalankan fungsi legislatif sebagai anggota DPD. Observasi HMI mencatat sejumlah kunjungan Fadel ke berbagai wilayah seperti Kalimantan Barat dan Bali yang berkaitan dengan sosialisasi layanan internet terjangkau.
“Yang menjadi persoalan, kehadiran beliau di daerah-daerah tersebut bukan dalam kapasitas sebagai wakil rakyat yang menyerap aspirasi, melainkan untuk keperluan promosi produk komersial. Bahkan saat periode reses di Gorontalo yang sejatinya momentum untuk bertemu konstituen beliau justru menyampaikan hal serupa,” ungkap Aris dalam rilis resmi yang diterima Selasa, 4 November 2025.
Berdasarkan penelusuran HMI, nama Fadel Muhammad tercatat sebagai pemegang saham PT Solusi Sinergi Digital. Perusahaan ini juga melibatkan Hashim Djojohadikusumo, saudara kandung Presiden Prabowo Subianto, sebagai salah satu pemilik modalnya.
Situasi bertambah pelik setelah HMI merujuk pemberitaan harian Tempo edisi 31 Oktober 2025. Media tersebut mengabarkan bahwa PT Telemedia Komunikasi Pratama entitas di bawah payung SURGE keluar sebagai pemenang lelang spektrum frekuensi 1,4 GHz yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital RI pada 28 Juli sampai 15 Oktober 2025. Tender ini merupakan bagian dari program penyediaan akses internet murah secara nasional.
“Fakta ini mempertegas kekhawatiran kami tentang adanya tabrakan kepentingan. Posisi beliau sebagai anggota DPD yang seharusnya menjaga jarak dari praktik-praktik semacam ini, justru berbaur dengan kepentingan korporasi yang diuntungkan oleh kebijakan pemerintah,” tambah Aris.
Mengacu pada kode etik dan prinsip integritas yang melekat pada jabatan publik, HMI SULUTGO menilai Fadel Muhammad seharusnya mampu menarik garis tegas antara ranah publik dan privat. Jika hal tersebut tidak bisa dilakukan, organisasi mahasiswa ini mendesak Fadel mengambil keputusan mundur dari keanggotaan DPD RI.
“Ketimbang reputasi politik beliau rusak karena persoalan ini, lebih terhormat bila beliau memilih mengundurkan diri. Rakyat berhak mendapat wakil yang fokus memperjuangkan kepentingan mereka, bukan wakil yang terdistraksi oleh agenda bisnis pribadi,” pungkas Aris.
Sementara itu, BADKO HMI SULUTGO menyatakan tengah menghimpun berbagai data dan dokumen pendukung tambahan terkait kasus ini. Seluruh informasi yang terkumpul nantinya akan disusun menjadi laporan komprehensif yang akan disampaikan kepada Badan Kehormatan (BK) DPD RI sebagai bahan evaluasi etika terhadap Fadel Muhammad.
Hingga berita ini diturunkan media ini masih belum berhasil mengkonfirmasi kepihak Fadel Muhammad.(NN)
