Oleh :Andriyani Male
Baru beberapa bulan kita berganti pemimpin baru, sudah ada beberapa kebijakan yang memicu demo masyarakat hingga memunculkan tagar indonesia gelap. Bagaimana tidak kebijakan yang diterapkan satu per satu menimbulkan kontroversi. Terutama adanya kebijakan efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan. Efisiensi anggaran bukan hanya dipakai untuk membiayai makan bergizi gratis tapi juga dipakai untuk investasi danantara.
baru-baru ini pada 25 februari 2025, bapak presiden prabowo Subianto meresmikan sebuah lembaga investasi yang bernama danantara. Yakni lembaga investasi yang akan mengelola aset 7 BUMN besar yakni bank mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom dan mind ID. Dana danantara itu sendiri berasal dari deviden BUMN dan dari efisiensi anggaran yang berasal dari dana APBN. Dana yang akan di investasikan ini targetnya sebesar 14.715 triliun rupiah.
Katanya tujuan adanya danantara ini untuk menunjang ekonomi negara dan masyarakat di masa depan juga untuk menciptakan lapangan kerja. Tapi benarkah hasil dari investasi tersebut akan dinikmati oleh masyarakat? Investasi danantara ini fokus pada energi terbarukan, manufaktur, hirilisasi sumber daya alam dan ketahanan pangan. Adapun tujuan dari danantara adalah selain untuk mengelola aset juga menarik investor asing. Lagi-lagi ada kerjasama antara penguasa dengan asing yakni para oligarki. Jika sudah ada kerjasama seperti ini sudah pasti hasil investasi hanya dinikmati oleh penguasa dan oligarki. Ujung-ujungnya rakyat tidak mendapat apa-apa.
Kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kepada bapak presiden Prabowo Subianto bahwa investasi danantara sebagiannya akan diinvestasikan untuk sektor hirilisasi minerba dan sawit. Hirilisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi yang akan menjadi nilai jual yang tinggi. Peneliti Senior Forum Kebijakan Ekonomi (FORKEI) Lukman Noerochim, S.T., M.Sc. (Eng)., Ph.D. menyatakan sebagian besar para pelaku hilirisasi produk dari tambang adalah perusahaan asing. Sudah jelas disini investasi danantara menjadi dana segar bagi para oligarki. Dana investasi yang sebagiannya berasal dari APBN dimana didalamnya ada uang rakyat yang berasal dari pajak malah akan digunakan oleh kelompok elite yang dekat dengan kekuasaan. Jika gagal siapa yang akan menanggungnya? Tentu negara dan rakyat akan dirugikan dalam hal ini. Ibaratnya kita menabung uang 200 juta kepada teman kita tapi malah uangnya kita dihabiskan untuk kepentingannya. Sedangkan kita tidak mendapat apa-apa. Ibaratnya seperti itu pengelolaan danantara ini. Beginilah dalam sistem kapitalisme. Siapa yang berkuasa dan punya duit maka mereka yang berwenang mengaturnya.
Jika kita telaah, danantara ini sebagian besar ditolak oleh masyarakat dan para petinggi yang lainnya karena akan memberikan dampak yang buruk. Dampak buruk diantaranya yaitu:
- Membuka keran korupsi besar-besaran
Diketahui yang menjadi ketua tim pakar dan inisiator danantara yaitu bapak Burhanuddin Abdullah. Beliau adalah mantan narapidana korupsi yang pernah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. selain itu Undang-undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbaru ada regulasi yang mengatur bahwa nantinya danantara ini tidak akan diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini akan lebih membuka keran korupsi lebih besar. Ditambah hari ini banyak sekali yang melakukan kasus korupsi.
- Krisis perbankan
Yang ditakuti nasabah ketika danantara ini merugi, maka siap-siap uang yang mereka punya akan ditarik. Dikutip dari repository.metrouniv.ac.id penarikan uang secara besar-besaran disebuah bank akan membuat bank kolaps dan tutup.
- Kerusakan lingkungan
Kerusakan lingkungan akibat hirilisasi bisa disebabkan karena : eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, meningkatnya emisi karbon yang memicu pencemaran lingkungan, terjadinya penggusuran lahan dan pencemaran air.
Lalu bagaimanakah dalam Islam memandang permasalahan ini? Akankah Islam punya solusinya? Tentu Islam punya solusi yang fundamental mengatasi permasalahan ini. Sistem ekonomi dalam Islam mengatur tentang kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam tidak boleh dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu melainkan harus dikelola negara hasilnya diserahkan kepada rakyat. Sumber daya alam yang kita miliki akan menjadi milik rakyat bukan para penguasa maupun oligarki. Dalam penerapan sistem ekonomi Islam harus bersih dari kepentingan para oligarki. Dimana dalam pengelolaan ekonomi negara harus mandiri tidak boleh ada campur tangan asing. Karena tugas dari pemimpin adalah melayani rakyat. kelak amanahnya sebagai pemimpin akan di pertanggung jawabkan dihadapan Allah nanti. Selama kita tetap menggunakan sistem kapitalisme maka selama itu pula pengelolaan sumber daya alam akan berpihak pada oligarki. Inilah pondasi ekonomi dalam sistem kapitalisme yang akan terus bergantung pada oligarki. Maka kesejahteraan dalam sistem sekarang ini tidak akan pernah terwujud hanya menjadi Janji manis belaka. Sudah saatnya kita kembali terhadap sistem Islam yang dulu pernah diterapkan sebelumnya oleh Rasulullah muhammad SAW dan para sahabat. Yaitu sistem dengan pengaturan hukum-hukum Allah SWT yang insya Allah akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat.(*)
