NN, GORONTALO- Di tengah denyut persoalan kebangsaan yang kian menyesakkan, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo) menggelar Diskusi Aksi [DIKSI] Vol VII, Bicara Buku bertajuk Reset Indonesia pada Senin, 21 April 2026, bertempat di Kampus 2 IAIN Limboto Barat. Forum ini bukan sekadar diskusi intelektual ia adalah sinyal perlawanan, deklarasi sikap kritis mahasiswa Islam yang menolak diam di hadapan negara yang dinilai tengah kehilangan arah. Ketua Umum Badko HMI Sulutgo, Aris Setiawan Karim, membuka forum dengan nada yang membara.
“Ini bukan sekadar diskusi buku. Ini adalah langkah awal konsolidasi kita menuju May Day. Kita hadir di sini karena kita sadar bahwa persoalan kebangsaan hari ini tidak bisa kita diamkan. Gerakan ini akan terus berlanjut, dan akan semakin masif,” tegas Aris dalam opening speech-nya, memantik semangat seluruh peserta yang hadir.
Narasumber pertama yang tampil adalah Idil Supu, kader HMI IAIN Gorontalo, membawa perspektif segar dari akar rumput gerakan mahasiswa. Ia mengingatkan bahwa perubahan sejati tidak lahir dari ruang-ruang elit, melainkan dari kesadaran kolektif kader yang terkonsolidasi dengan baik.
“Buku Reset Indonesia mengingatkan kita bahwa bangsa ini butuh keberanian untuk memulai ulang dan itu harus dimulai dari kita, dari gerakan mahasiswa yang tidak takut untuk kritis dan tidak mudah dibeli,” ujar Idil, menutup sesi diskusi dengan tepuk tangan meriah.
Giliran berikutnya, Muh. Kamal Sayidina Ali, Ketua Bidang Pendidikan, Riset, dan Kebudayaan, yang membuka diskusinya dengan menyerang keras kondisi dunia pendidikan nasional dan skandal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang alih-alih mencerdaskan, justru meracuni anak-anak bangsa. Data yang ia paparkan mencengangkan: berdasarkan hasil monitoring Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) sejak awal 2025 hingga April 2026, setidaknya 33.626 pelajar di Indonesia mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program MBG, tersebar di 31 provinsi. Tragisnya, rata-rata korban per bulan pada 2026 melonjak 42,56 persen dibandingkan tahun 2025. Gorontalo pun tak luput sedikitnya 11 siswa SMK Tridarma Kota Gorontalo diduga mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan program MBG, dan Badan Gizi Nasional bahkan terpaksa menutup dua dapur SPPG di Provinsi Gorontalo setelah ditemukan roti berjamur dalam menu MBG dan dugaan keracunan pada seorang balita.
“Program MBG didesain untuk mencerdaskan dan menyehatkan anak bangsa, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ribuan anak keracunan, dapur-dapur bermasalah tetap dibiarkan beroperasi, dan pemerintah lebih sibuk membela program daripada menyelamatkan anak-anak. Ini bukan kegagalan teknis ini kegagalan moral negara terhadap generasinya sendiri,” serang Idil dengan lantang di hadapan peserta.
melanjutkan kritik dengan menyoroti bahwa krisis MBG hanyalah cermin dari wajah pendidikan Indonesia yang lebih luas sebuah sistem yang telah lama sakit. Ia menegaskan bahwa pendidikan hari ini lebih banyak memproduksi tenaga kerja penurut daripada warga negara yang kritis dan berdaulat atas pikirannya sendiri.
“Pendidikan kita sedang dalam darurat. Kita mencetak lulusan yang lihai mencari kerja, tapi buta membaca ketidakadilan. Reset Indonesia bukan hanya soal kebijakan di atas kertas, ia harus dimulai dari cara kita mendidik. Karena sistem pendidikan yang sakit akan terus melahirkan generasi yang mudah diatur dan mudah dibungkam,” ujar Kamal dengan penuh keyakinan, disambut tepuk tangan riuh peserta”.
Suasana diskusi semakin memanas ketika Harun Alulu, Ketua Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, naik berbicara. Ia mengupas secara tajam tentang lemahnya supremasi hukum, maraknya represifitas negara terhadap suara kritis, hingga yang paling menggelisahkan masifnya keterlibatan TNI dalam ranah sipil. Mulai dari pengelolaan program MBG hingga Koperasi Merah Putih.
“Kita bersyukur program MBG ini menyasar anak anak untuk pemenuhan gizi mereka, tetapi kita tidak pengen negara kita di bombardir negara lain, tetapi sementara itu tentara kita malah sibuk ngurusin MBG dan Koperasi” tegas Harun, membuat ruang diskusi bergemuruh.
Menutup rangkaian pemaparan narasumber, Arga Nurmasyah Mokodompit, Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan ESDM, tampil dengan data dan analisis yang menohok soal keserakahan negara dalam mengeruk kekayaan alam Indonesia. Ia menelanjangi bagaimana dalih investasi dan pertumbuhan ekonomi terus-menerus dijadikan tiket bagi korporasi besar untuk mengeksploitasi sumber daya alam, sementara rakyat di sekitar area tambang dan konsesi justru semakin terpinggirkan dari tanahnya sendiri.
“Negara kita kaya luar biasa, tapi kekayaan itu tidak pernah benar-benar sampai ke tangan rakyat. Yang ada justru lubang-lubang bekas tambang, hutan yang gundul, laut yang tercemar, dan masyarakat adat yang terusir dari tanah leluhurnya. Selama kebijakan ESDM masih berpihak pada oligarki dan korporasi, maka bicara tentang kesejahteraan rakyat hanyalah omong kosong belaka,” beber Arga dengan nada berapi-api, menutup sesi yang penuh ledakan argumentasi kritis.
Kegiatan Bicara Buku Reset Indonesia yang digelar di Kampus 2 IAIN Limboto Barat ini ditutup dengan komitmen kolektif yang bulat: konsolidasi tidak akan berhenti. Badko HMI Sulutgo menegaskan bahwa forum ini adalah pembuka dari serangkaian aksi yang akan digelar secara masif dan terstruktur menjelang May Day. Buku Reset Indonesia telah menjadi kompas dan HMI Sulutgo siap melangkah lebih jauh, lebih keras, dan lebih nyata dalam membawa suara rakyat ke hadapan kekuasaan.(rls)
