NEWSNESIA.ID, KWANDANG – DPRD Gorontalo Utara mengingatkan pemerintah untuk segera melakukan pemetaan terhadap program kegiatan yang akan dirasionalisasi.
Ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran saat ditemui media ini guna dimintai keterangannya terkait dengan hasil pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum lama ini untuk mengetahui kondisi keuangan daerah.
Roni Imran menjelaskan bahwa peringatan terkait dengan rasionalisasi yang disampaikan tersebut, merupakan jalan satu-satunya terhadap pelaksanaan program yang tidak ada uangnya. Ditambahkan, untuk saat ini, pemerintah daerah lagi dalam kondisi maksimal dalam rangka mensupport kegiatan diseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ini berbeda dari tahun sebelumnya, dan ini agak cepat,” jelasnya.
Akan tetapi DPRD dalam rangka pengawasan, mengetahui bahwa ada kurang lebih Rp 40 miliar lebih anggaran yang dipersiapkan sebagai anggaran defisit yang akan ditutupi oleh Silpa.
“Nah sekarang kami ingin mengetahui apakah silpa itu ada atau tidak, walaupun penggunaannya nanti sesuai hasil audit BPK,” kata Roni Imran.
Menurutnya, DPRD ingin melihat nantinya berapa jumlah silpa dari hasil audit yang dilaksanakan oleh BPK. Apakah sejumlah Rp 40 miliar atau tidak. Jika misalnya silpa sampai Rp 40 miliar, maka program kegiatan yang dipacu ini aman, tetapi kalau misalkan hanya Rp. 20 miliar Silpanya.
“Berarti ada program kegiatan yang tidak ada uangnya, dan jalan satu-satunya adalah rasionalisasi. Maka kita mengingatkan ke pemerintah daerah segera mapping program-program kegiatan yang akan dirasionalisasi,” kunci Roni Imran. (Rol)
