NEWSNESIA.ID, KOTAMOBAGU – Penyusunan policy brief Focus Group discussion (FGD) Implementasi kebijakan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan (HPK), digelar Rabu 25 Juni 2025
Kegiatan yang berlokasi di Desa Pontodon Timur ini di prakarsai oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Utara bekerja sama dengan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Manado.
Diketahui FGD ini hanya dilaksanakan di dua desa di sulut dan salah satu dipilih adalah Pontodon Timur.
Camat Kotamobagu Utara, Mohammad Djunaidi Edo Mopobela, menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk membahas dan merumuskan kebijakan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak dan penguatan peran pengasuhan di kota Kotamobagu, kecamatan Kotamobagu Utara khususnya di Desa Pontodon timur.
“Sampaikan masukan, pertanyaan, usulan serta hal hal berhubungan dengan kebutuhan masyarakat lebih khusus anak-anak di wilayah kita,” katanya saat membuka Penyusunan policy brief Focus Group discussion (FGD).
Meldy E. Pascoal, selaku perwakilan Poltekkes Manado, yang juga bertindak sebagai ketua rombongan, menyatakan jika saat ini Kota Kotamobagu mengalami kenaikan angka stunting berdasarkan data tahun 2025.
“Kota Kotamobagu yang tadinya stabil stuntingnya pada 2024 kini naik, dari angka 20,5 menjadi 23, 2 pada 2025 ini,” sebutnya.
Sebelum dilaksanakan di Desa Pontodon Timur, Meldy berkata, pihaknya telah menggelar kegiatan ini di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.
“Ada lima daerah tadinya aman, sekarang mengalami kenaikan jumlah stunting pada 2025 ini dibanding pada 2024, lalu,” kata Meldy.
Kehadiran tim, di Pontodon Timur, ia mengungkapkan bukan hanya untuk memberikan informasi, melainkan untuk menggali akar persoalan stunting yang terjadi di lapangan melalui pendekatan partisipatif.
“Kehadiran kami disini untuk berdiskusi dengan para tokoh masyarakat, Agama, serta dinas terkait berkaitan dengan penanganan stunting”.
Ia menyebut persoalan stunting ini bukan saja menjadi persoalan pemerintah tetapi bagaimana kita memberdayakan tokoh agama, masyarakat, adat, lembaga-lembaga sosial yang ada di desa dan kelurahan untuk bersama-sama terlibat dalam penanganan masalah stunting
“Kami datang untuk mencari akar masalah. Setelah ini. Harapan kami, dengan adanya keterlibatan aktif dari dinas terkait, camat, hingga Sangadi, maka data yang dikumpulkan akan lebih akurat dan dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan yang tepat,” tukasnya. (**)
