NEWSNESIA.ID, GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat komitmen dalam membangun budaya integritas sekaligus mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan dan satuan pendidikan.
Komitmen tersebut diwujudkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo melalui Sosialisasi Pariwara Antikorupsi Tahun 2026 bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan satuan pendidikan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (24/8/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA tersebut diikuti oleh perwakilan OPD dan satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sosialisasi ini merupakan bagian dari keikutsertaan Pemprov Gorontalo dalam Program Pariwara Antikorupsi Tahun 2026 yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Program Pariwara Antikorupsi menjadi salah satu sarana untuk mendorong kampanye antikorupsi secara masif, kreatif, dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan maupun lingkungan pendidikan.
Sosialisasi dibuka oleh Inspektur Pembantu Wilayah 4, Femmilyanti Hilala. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui pengawasan dan penindakan, tetapi juga harus diperkuat melalui upaya pencegahan serta pembangunan budaya antikorupsi.
“Karena itu, keterlibatan OPD dan satuan pendidikan dinilai penting dalam memperluas pesan integritas. Nilai-nilai antikorupsi diharapkan tidak hanya dipahami oleh aparatur pemerintah, tetapi juga dapat ditanamkan kepada tenaga pendidik, peserta didik, keluarga, hingga masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Materi sosialisasi lainnya disampaikan oleh Saharudin Pakaya dan Iswan Hamzah. Keduanya memberikan pemahaman terkait Program Pariwara Antikorupsi, mulai dari tujuan kampanye, ketentuan pelaksanaan hingga strategi menghasilkan konten kampanye antikorupsi yang edukatif, kreatif dan menarik.
Dalam pelaksanaannya, partisipasi Pemerintah Provinsi Gorontalo nantinya akan dinilai oleh KPK RI berdasarkan kualitas dan pelaksanaan kampanye dengan memperhatikan kategori Masif, Kreatif, dan Integrated.
Penilaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh OPD dan satuan pendidikan untuk berpartisipasi secara optimal dalam menyampaikan pesan-pesan antikorupsi melalui berbagai media dan pendekatan inovatif.
Melalui sosialisasi ini, Pemprov Gorontalo berharap Pariwara Antikorupsi 2026 tidak berhenti sebagai kegiatan kampanye semata. Lebih dari itu, program tersebut diharapkan menjadi gerakan bersama untuk menanamkan nilai integritas dan membangun kesadaran antikorupsi di lingkungan pemerintahan maupun pendidikan.
Keikutsertaan seluruh OPD dan satuan pendidikan juga diharapkan mampu memperkuat upaya Pemprov Gorontalo dalam menyukseskan program KPK RI sekaligus membuka peluang meraih penghargaan sesuai kategori penilaian Masif, Kreatif, dan Integrated.
