newsnesia.id, GORONTALO- Pernyataan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Keadilan Sejahtera, Gustam Ismail bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak peduli dengan penyelenggaraan demokrasi adalah sebuah kekeliruan.
Apalagi menyebut Gubernur Gorontalo melakukan pembangkangan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini diluruskan oleh Koordinator Tim Komunikasi Pemerintah Provinsi Gorontalo, Supriyatno Radjak.
Menurut pria yang akrab disapa David ini, Gubernur Gorontalo seribu persen berkomitmen untuk menjalankan perintah dan amanah undang-undang terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Gorontalo Utara.
“Sejak diputuskan MK untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Gorontalo Utara, Gubernur Gorontalo berkomitmen penuh untuk menjalankan putusan tersebut. Secara berkala Gubernur memonitor persiapan PSU melalui Pj Bupati Gorontalo Utara dan memberikan arahan2 teknis kepada OPD terkait,” jelasnya saat dihubungi media ini.
Tidak hanya sebatas ucapan semata, Gubernur Gusnar Ismail bahkan bersama rombongan Forkopimda melakukan kunjungan untuk memastika pelaksanaan PSU di Kabupaten Gorontalo Utara.
“Komitmen Gubernur Gorontalo diperkuat lewat kunjungan kerja ke Gorontalo Utara tanggal 8 April 2025, lengkap dengan Forkopimda dan telah mendapatkan kepastian bahwa PSU Kabupaten Gorontalo Utara on schedule,” tambahnya.
Terakhir, David dengan tegas mengatakan bahwa tanggungjawab Pemerintah Provinsi sudah dipenuhi, khususnya terkait dengan anggaran pelaksanaan PSU.
“Berkaitan dengan tanggung jawab penganggaran dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, perlu dikonfirmasi tanggung jawab tersebut sudah diselesaikan per hari ini (16 April 2025) sebagaimana yang disampaikan Kaban Keuangan ke Tim Komunikasi,” pungkasnya.(rls/NN)
