NEWSNESIA.ID, Gorontalo — Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, meminta pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak hanya menjalankan rutinitas administrasi, tetapi mampu menghadirkan hasil kerja nyata yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Gusnar saat melantik dan mengambil sumpah 37 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Administrator, dan Fungsional di lingkungan Pemprov Gorontalo. Pelantikan berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (28/10/2026).
Dari total pejabat yang dilantik, tiga di antaranya merupakan pejabat JPT Pratama, empat pejabat Administrator, dan 30 pejabat Fungsional.
Tiga pejabat JPT Pratama yang dilantik yakni Ridwan Hemeto sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Risjon Sunge sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Amir Hamzah Hadju sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
Sementara itu, empat pejabat Administrator masing-masing Heriyanto Uwete sebagai Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Albert Panigoro sebagai Kepala Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi, Arfanseri Yusuf sebagai Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum, serta Mohammad Rian sebagai Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi.
Adapun 30 pejabat Fungsional dilantik melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain, pengangkatan pertama, dan promosi kenaikan jenjang.
Gusnar menjelaskan, pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi sejumlah kekosongan jabatan sebagai dampak dari penyesuaian struktur dan jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dan menjalankan tugas secara maksimal agar tidak menghambat jalannya roda organisasi pemerintahan.
“Saya berharap melalui pelantikan ini roda organisasi akan semakin berjalan. Apalagi kita sekarang merasakan adanya kekosongan jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah. Jika tidak segera diisi, maka akan terjadi keterlambatan. Oleh karena itu, yang sudah dilantik dapat bekerja dengan baik dan cepat,” ungkap Gusnar.
Secara khusus, Gusnar menyoroti peran pejabat Fungsional yang diharapkan tidak hanya berkutat pada pekerjaan administratif, seperti penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) maupun penyelesaian pertanggungjawaban keuangan.
Menurutnya, Pemprov Gorontalo tengah merancang skema penugasan bagi pejabat Fungsional agar keahlian yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara langsung untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Saya minta jangan terjebak cuma urus RKA. Kalau urusan itu saya yakin berhasil karena ada uangnya, ada SPJ-nya, selesai. Tapi publik menantikan bukan itu, melainkan hasil dari itu. Maka ini harus kita tata lebih jauh dan lebih baik lagi sehingga jabatan manajerial ditopang penuh oleh jabatan Fungsional atau nonmanajerial,” kata Gusnar.
Gusnar berharap penataan pola kerja tersebut dapat memperkuat sinergi antara jabatan manajerial dan Fungsional. Dengan demikian, setiap keahlian aparatur dapat memberikan kontribusi lebih konkret terhadap pelaksanaan program pemerintah dan pelayanan publik.(*)
