NEWSNESIA.ID, BOALEMO – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Alim S. Niode mengaku salut upaya serius Pemkab Boalemo dalam rangka memperbaiki nilai kepatutan pelayanan publik.
Hal itu terungkap disela-sela kunjungan kerja Ombudsman bersama Bupati Boalemo, Anas Jusuf di ruang kerjanya, Rabu (9/2/2022).
Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Alim S. Niode membeberkan perolehan nilai untuk pelayanan publik Kabupaten Boalemo di tahun 2019 masih berada di point 65,45 atau zona kuning.
Sementara pada tahun 2021, Boalemo berhasil mengadakan perbaikan nilai sebesar 9,32. Di mana, nilai tersebut secara nasional berada di angka 74,77, sehingga Kabupaten Boalemo memposisikan urutan ke dua di Provinsi Gorontalo.
“Itu artinya, Kabupaten Boalemo tinggal membutuhkan tambahan nilai 6,97 poin guna meraih zona hijau,” bebernya.
Sementara itu, Bupati Boalemo, Anas Jusuf menyampaikan penghargaan tinggi dan ucapan terimakasih atas kunjungan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.
Ia pun menjelaskan bahwa langkah perbaikan kualitas pelayanan publik selang tahun 2021 dengan menempuh roadshow terhadap penguatan pelayanan publik. Serta selalu menekankan kepada para pimpinan OPD setiap pelaksanaan apel dan inspeksi mendadak.
“Saya selalu menekankan kepada para pimpinan OPD agar apa yang menjadi target sudah ditetapkan bukan sekedar dicapai, tetapi harus bisa dilampaui,” kata Anas yang dikutip dari laman Kominfo Boalemo.
Disamping itu, pihaknya juga menempuh asesmen dalam pelayanan publik di seluruh lintas OPD hingga ke tingkat kecamatan.
“Alhamdulillah upaya ini menjadi pertimbangan dalam perbaikan guna memenuhi standar pelayanan publik di seluruh OPD,” urai Anas Jusuf.
Usai itu lanjutnya mengatakan, Pemkab Boalemo melalui Bagian Ortala mengadakan lomba pelayanan publik tingkat OPD dan melibatkan pemerintah kecamatan dan sejumlah perwakilan desa. Hal ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung kegiatan layanan publik pada satuan kerja yang ada.
“Penilaian lomba pelayanan publik ini melibatkan tim independnen terdiri dari akademisi dan wartawan dengan mengadakan kunjungan dadakan di setiap satuan kerja atau OPD yang ada. Karena tujuan utama adalah melihat secara langsung potret kegiatan pelayanan publik yang sesungguhnya dialami dan dirasakan masyarakat luas,” pungkasnya.(nrt/nn)
