NN.ID, GORONTALO- Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi dan evaluasi penyerapan anggaran periode November 2025 di Hulonthalo Ballroom, Kota Gorontalo, Kamis (4/12/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail diikuti oleh seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo.
Berdasarkan data e-Monep Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo, realisasi fisik periode November 2025 sebesar 89,71 persen dan keuangan 84,81 persen. Capaian tersebut lebih tinggi jika dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2024, di mana untuk realisasi fisik sebesar 86,91 persen dan keuangan 83,33 persen.
“Kita bersyukur karena penyerapan APBD maupun APBN tahun ini tinggi, bahkan termasuk bagus di tingkat nasional. Belanja pemerintah ini sangat dibutuhkan masyarakat karena menjadi salah satu aspek dalam mendorong perkembangan ekonomi daerah,” kata Gubernur Gusnar.
Sementara itu berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, realisasi APBN hingga 3 Desember 2025 mencapai 87,82 persen atau Rp9,44 triliun dari total pagu untuk Provinsi Gorontalo sebesar Rp10,75 triliun. Pagu tersebut terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga Rp4,66 triliun dan dana Transfer ke Daerah Rp6,09 triliun.
“Kalau dana pemerintah ini hanya terparkir di bank, maka tidak ada uang yang bergerak di tengah masyarakat. Artinya itu akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah mengelola anggaran pemerintah dengan baik dan membelanjakan secara cepat,” tutur Gusnar.
Di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo terdapat sembilan organisasi perangkat daerah yang realisasi penyerapannya melampaui target fisik dan keuangan untuk November 2025. Tertinggi dicapai oleh Inspektorat dengan realisasi fisik sebesar 98,64 persen dan keuangan 93,46 persen. Disusul oleh Dinas Pariwisata, Biro Pemerintah dan Kesra, BPBD, Dinas Dukcapil dan Pemdes, serta Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Berikutnya Biro Umum, Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi, serta Dinas Perhubungan.(rls/NN)
