NN, GORONTALO– Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo hingga April 2026 berhasil melampaui target yang ditetapkan.
Hal itu disampaikan dalam rapat pimpinan evaluasi progres realisasi April 2026 yang dipimpin Gusnar bersama Wagub Idah Syahidah Rusli Habibie dan Sekdaprov Sofian Ibrahim, Selasa malam (19/5/2026). Evaluasi tersebut turut memantau capaian kinerja seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Pemerintah Provinsi Gorontalo mencatat realisasi fisik April 2026 sebesar 33,42 persen atau 7,31 poin di atas target. Sementara realisasi keuangan mencapai 31,34 persen atau 5,61 poin di atas target.
Capaian tersebut dinilai lebih baik dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Target penyerapan April 2026 bahkan meningkat hampir dua kali lipat dibanding April 2025 dan berhasil terpenuhi.
Sebanyak 31 OPD dilaporkan telah mencapai target fisik dan keuangan. Masih terdapat dua OPD yang belum memenuhi target, yakni Badan Keuangan dan Dinas PUPR.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi OPD dengan realisasi fisik tertinggi mencapai 41,42 persen dari target 26,65 persen. Posisi berikutnya ditempati Inspektorat, DKPSDM, Satpol PP, dan Bappeda.
Pada realisasi keuangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mencatat capaian tertinggi sebesar 39,96 persen. Disusul Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kominfo, serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
Dalam arahannya, Gusnar memberi perhatian khusus terhadap progres pekerjaan SMA Pinogu. Ia meminta seluruh tahapan dihitung secara rinci agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami keterlambatan.
“Jangan sampai kita bertemu lagi bulan Juni ternyata pekerjaan baru mulai. Sekarang harus dihitung kapan pemilihan selesai, kapan kontrak berjalan, supaya mudah dikontrol dan tidak habis waktu,” tegas Gusnar.
Gusnar juga menyoroti progres perencanaan flyover Simpang Lima yang dinilai mulai berhimpitan dengan jadwal penyusunan anggaran tahun 2027. Ia mengingatkan agar tahapan dapat selesai tepat waktu untuk mendukung kesiapan penganggaran.
“Kalau lewat November kita kehilangan waktu. Tidak ada gunanya kita urus sekarang kalau penyelesaiannya terlambat sampai Desember,” ujar Gusnar.
Pada kesempatan yang sama, turut disampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2025 Pemerintah Provinsi Gorontalo. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo tercatat sebesar 84,08 dengan kategori A-, meningkat dibanding hasil evaluasi tahun sebelumnya.(rls/NN)
