NEWSNESIA.ID, KOTAMOBAGU – Pertemuan digelar Wali kota Weny Gaib dengan Rektor Institut Agama Islam Kotamobagu (IAIK), Muliadi Mokodompit.
Pertemuan yang digelar pada Jumat, 13 Juni 2025 bertempat di ruang kerja wali kota. Nampak turut hadir pula Ketua Forum FKPT BMR, Supit Mamuaya serta Panglima Brigade Bogani BMR/Ketua AMABOM, Zainul A. Lantong.
Pembicaraan keduanya pada kesempatan itu difokuskan pada penguatan peran perguruan tinggi di BMR, termasuk rencana pembangunan perguruan tinggi negeri.
“Pembahasan tadi soal perguruan tinggi di Bolaang Mongondow Raya, termasuk pembangunan perguruan tinggi Bolaang Mongondow Raya, IAIK memberikan respon positif,” kata Wali kota Weny
Ia berujar ini adalah kesempatan emas bagi BMR untuk berkembang di bidang pendidikan, tanpa membiarkan perkembangan perguruan tinggi swasta yang ada di kota kotamobagu.
Lanjut dia menyebut, ada sejumlah poin kerja sama yang akan dibangun bersama IAIK dan kampus-kampus swasta lainnya di Kotamobagu, terutama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kawasan BMR.
Wali kota Weny mengungkapkan dukungan terhadap pengembangan pendidikan di daerah merupakan bagian dari visi dan misi pemerintahannya sejak awal pencalonan.
“Ini juga terkait dengan Visi, Misi kita, karena sebelum terpilih, kami sudah membicarakan perkembangan maupun peningkatan pendidikan di kota Kotamobagu dengan pihak perguruan tinggi swasta termasuk IAIK,” ia mengungkapkan
Rektor IAIK Kotamobagu, Muliadi Mokodompit, mengungkapkan hal senada. Ia berkata pentingnya membangun sinergi antara tiga kekuatan utama pembangunan daerah, yaitu Akademisi, Businessman, dan Government (ABG).
“Ini adalah kunci pembangunan daerah,” tegasnya
Ia menambahkan, dalam konteks pengembangan wilayah, khususnya Kota Kotamobagu sebagai kota jasa, kajian akademis harus menjadi dasar perencanaan dan implementasi pembangunan.
“Sinergi kajian akademis sangat penting dalam pembangunan daerah, terlebih Kotamobagu sebagai kota jasa. Kolaborasi ini akan memperkuat arah kebijakan pembangunan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat,” jelas Muliadi. (rls)
