NEWSNESIA.ID, BONEBOL – Deputi Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) RI, Prof. Dr. Diah Natalisa mengadakan kunjungan kerja di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bone Bolango, Senin (15/3/2021).
Dalam kunjungan itu, Deputi Pelayanan Publik, Prof. Dr. Diah Natalisa mengingatkan tiga hal wajib dilaksanakan kedepan oleh MPP Bone Bolango agar menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Di antaranya, pertama melaksanakan kebijakan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kedua, meningkatkan sarana dan prasarana dalam pemberian pelayanan, khususnya Sarpras bagi kaum rentan. Ketiga, dilakukan pengintegrasian pelayanan MPP Bone Bolango.
”Kami harap secara bertahap MPP Bone Bolango dapat memenuhi Sarpras kelompok rentan,” ujar Diah Natalisa.
Hal ini memang butuh waktu panjang, namun setidaknya di beberapa MPP dan di Bone Bolango sendiri sudah mulai dirintis pengintegrasian layanannya.
Menurutnya, beberapa bentuk integrasi pelayanan publik telah diterapkan beberapa MPP di Indonesia, di antaranya integrasi sistem antrian online, integrasi persyaratan dasar dalam menerima layanan, integrasi SKM seluruh tenant MPP, serta integrasi proses bisnis yang memungkinkan satu aplikasi untuk approval seluruh layanan.
“Harapan kami MPP Bone Bolango juga dapat terus berinovasi mengembangkan integrasi pelayanan, sehingga nanti terwujud front office bersama untuk seluruh jenis layanan disediakan dalam MPP,” tutur Diah Natalisa.
Pada kesempatan itu, Diah Natalisa juga menyampaikan ucapan selamat atas dibangunnya MPP Bone Bolango.
”Semoga hadirnya MPP Bone Bolango dapat memberikan manfaat yang luas bagi kepentingan kita semua, terutama masyarakat secara luas,” tukasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bone Bolango Dr. Merlan S. Uloli menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan waktu Deputi pelayanan Publik, KemenpanRB, Prof. Dr. Diah Natalisa Emba sudah berkenan melakukan kunjungan kerja sekaligus memberikan pembinaan dan arahan dalam rangka penyelenggaraan MPP Kabupaten Bone Bolango.
Merlan mengatakan, dalam rangka menjawab tantangan global dan tuntutan masyarakat atas penyediaan layanan memadai dan berkualitas, maka MPP di daerah sebagai sarana mengintegrasikan pelayanan di daerah merupakan jawaban atas solusi permasalahan.
Dimana kata Wabup Merlan Uloli, Pemkab Bone Bolango mewujudkan hal tersebut berkomitmen membangun MPP dengan maksud meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan yang pengelolaannya dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan instansi pemerintah, lintas OPD, BUMN, BUMD dilakukan pada suatu tempat.
MPP Bonebol sendiri, jelas Merlan Uloli, resmi beroperasi dan diresmikan secara virtual oleh Menkopolhukam RI dan MenpanRB bertepatan HUT ke 18 Kabupaten Bone Bolango pada 27 Januari 2021.
“MPP Bone Bolango merupakan MPP ke 34 diresmikan MenpanRB dan yang pertama di Provinsi Gorontalo,” jelas Merlan.
Wabup Merlan melaporkan, sejak MPP Bone Bolango diresmikan telah bergabung sebanyak 21 instansi pemerintah, BUMN dan BUMD dengan menyelenggarakan sejumlah 269 jenis perizinan dan non perizinan.
Sementara pada 12 Maret 2021 dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Gorontalo juga menyatakan kesiapannya bergabung dengan MPP Bone Bolango.
“Mereka akan melaksanakan perizinan yang menjadi kewenangan sebanyak 4 jenis layanan perizinan dan non perizinan, sehingga total sekarang menjadi 22 instansi yang bergabung dalam MPP Bone Bolango dengan jenis layanan perizinan dan non perizinan sebanyak 273 jenis layanan perizinan dan non perizinan,” jelas Merlan Uloli.(nrt/nn)
