NEWSNESIA.ID, KWANDANG – Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Lukum Diko, meminta pemerintah daerah setempat agar tidak melepas begitu saja Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau honor yang nantinya akan berakhir pada bulan Juni.
Menurutnya nantinya, dampak dari dihapuskannya tenaga honorer yang digantikan dengan P3K itu akan menambah pengangguran yang ada di daerah pada tahun 2024 nanti mengingat banyaknya tenaga honorer yang direkrut sebelumnya.
“Nah bagaimana pemerintah daerah itu mencari peluan dan lapangan kerja bagi PTT ini. Dipersiapkan dari awal, mungkin banyak perusahaan yang masuk di Gorontalo Utara, itu harus ada MoU, jangan sampai kita dikuasai orang luar,” tegas Lukum, saat RDP bersama dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorut dan beberapa instansi lainnya, di Kantor DPRD Gorut, Selasa (28/2/2023).
Politisi Golkar tersebut menerangkan bahwa pemerintah daerah harus mengidentifikasi kebutuhan perusahaan serta melihat berapa PTT yang berkemungkinan tidak terekrut P3K nantinya.
“Jangan dilepas begitu saja, kita bulan November sudah tidak bisa dan mereka menjadi pengangguran,” jelas Lukum.
Bahkan Lukum berasumsi akan banyak sarjana-sarjana yang akan menjadi pengangguran nantinya, sehingga pemerintah harus bergerak cepat mengatasi persoalan yang akan timbul dikemudian hari.
“Apalagi anak-anak mereka yang tergusur oleh HTI kemarin, yang orang tuanya Petani sekarang sudah tidak ada lahan untuk bertani, kemudian anaknya menganggur ini harus dipikirkan juga,” tandas Lukum. (Rol)
