NEWSNESIA.ID, GORONTALO – Walikota Gorontalo, Marthen Taha mengingatkan para pimpinan OPD agar menghindari praktek penyalahgunaan kewenangan. Terutama soal implementasi kebijakan program unggulan diluncurkan pada 2021 mendatang.
Hal itu disampaikan disela-sela memaparkan kebijakan program hasil pinjaman daerah lewat rapat virtual bersama Kepala Kapasitas dan Pelaksana Transfer Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (KPT DJPK) dan PT SMI, Selasa (08/12/2020).
“Enam Program itu mulai dijalankan di awal tahun 2021. Untuk alokasi anggarannya sudah disampaikan ke DPRD Kota Gorontalo yang dituangkan dalam APBD sebesar Rp 300 miliar. Semoga kedepan tidak ada hambatan,” urai Marthen Taha.
Sementara, Perwakilan DJPK menghimbau agar proses pelaksanaan program dilaksanakan penuh tanggungjawab. Serta menghindari hal-hal tidak diinginkan yang berujung permasalahan hukum. Menyusul, belakangan terjadi beberapa kasus tindak pidana korupsi sedianya menjerat para kepala daerah hingga pejabat tinggi tingkat pusat.
Menanggapi itu, Walikota Marthen Taha secara tegas menyampaikan akan memposisikan diri dengan penuh tanggungjawab. Ia pun mengajak seluruh perangkat OPD di lingkungan Pemkot Gorontalo untuk tidak main-main soal kebijakan program dan pertanggungjawaban anggaran.
“Saya berharap para pimpinan OPD jujur dan transparan dalam mengelola kebijakan program. Jika ada yang hanya main-main, maka saya tidak akan pernah tanda tangani,” tegas Marthen mengingatkan.
Lebih lanjut, Marthen menyampaikan bagi para pimpinan OPD tercatat sukses melaksanakan kebijakan program dan jauh dari tindakan penyelewengan, dirinya tak segan-segan memberikan reward atau penghargaan.
“Bagi pejabat yang jujur dan jauh dari praktek penyelewengan menjalankan program, maka saya akan beri penghargaan berupa kenaikan tunjangan kinerja daerah,” ungkap Marthen Taha didampingi sejumlah pimpinan OPD diantaranya, Kepala Bappeda, Kepala PDAM Kota Gorontalo, Dinas PU, Badan Keuangan, Dinas Pertanahan dan perwakilan RS Otanaha.(MG-01)
