NEWSNESIA.ID, GORUT – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) dibuat pusing tujuh keliling pada pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2021.
Pasalnya untuk kebutuhan anggaran yang diusulkan dalam perubahan cukup banyak, sementara sumber anggaran yang tersedia tidak ada.
Seperti yang terpantau dalam pembahasan Dinas Kesehatan pada Kamis (30/9/2021) kemarin, Banggar DPRD Gorut sampai harus memberikan kesempatan kepada pihak dinas untuk berkoordinasi kembali dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melihat kembali rancangan usulan perubahan yang diusulkan.
Wakil Ketua I, DPRD Kabupaten Gorut, Roni Imran sebelum mengetuk palu untuk memberikan kesempatan kepada Sekertaris Dinas Kesehatan, Ahyun Blongkod bersama staf yang hadir dalam pembahasan untuk berkoordinasi lagi dengan Kepala Dinas Kesehatan untuk melihat lagi anggarannya.
“Karena sudah diobrak abrik ini, namun anggaran yang tersedia hanya Rp 2 Milyar, ” kata Roni.
Lebih lanjut Roni menegaskan, sudah tidak ada lagi sumber anggaran lain yang akan diambil anggarannya.
“Kecuali mengambil gaji anggota DPRD dan gaji bupati untuk menutupi kekurangan anggaran yang dibutuhkan,” tegasnya.
Bahkan dalam pembahasan perubahan anggaran Dinas Kesehatan tersebut Wakil Ketua II, Hamzah Sidik sedikit ekstrim bertanya sampai pada akibat dari beberapa program yang jika tidak dilaksanakan apa yang akan terjadi.
“Dampaknya apa jika program tersebut tidak dilaksanakan. Jika tidak berdampak serius, maka itu dipending saja,” tegas Hamzah.
Tidak hanya itu, para anggota Banggar secara bergantian mempertanyakan soal usulan anggaran bahan habis pakai yang telah dianggarkan cukup banyak pada awal refocusing lalu. Apakah itu sudah habis dipakai semuanya seperti masker yang 10 ribu box.
“Untuk masker saja DPRD tidak kebagian, lalu kemana semua itu? apakah sudah habis?,” tanya Hamzah.
Dan untuk itu terhadap usulan tersebut, Banggar DPRD Gorut sepakat untuk Dinas Kesehatan berkonsultasi secara internal, melihat lagi usulan anggaran yang disampaikan, mana yang masih dapat dirubah maka itu dilakukan.
“Karena sudah tidak ada lagi sumber anggaran lainnya,” tandas Roni.(adv/rol)
