Penulis: Yolan Pakaya (Ketua Pemuda Pancasila)
TUDUHAN sejauh ini disampaikan Muh. Nurmawan Pakaya melalui media sosial (medsos) terkait perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan (RSTN) menjadi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Clara Gobel (RSCG) merupakan bentuk dominasi politik?, maka ini perlu diluruskan.
Tuduhan tersebut sebaiknya tidak layak disampaikan kalau tanpa kejelasan arah, dan dasar yang kuat. Lantas dominasi politik yang dimaksud itu ditujukan kepada siapa? Apakah kepada Rachmat Gobel atau kepada Rum Pagau?
Nah, pertama, jika itu diarahkan kepada Rachmat Gobel (RG),
Kalaupun Rachmat Gobel ingin menunjukkan dominasi politiknya, mengapa ia lebih memilih menyetujui nama dr. Clara Gobel, justru bukan nama ayahnya, Moh. Thayeb Gobel. Padahal, nama sang ayah itu lebih dikenal secara nasional, dan memiliki rekam jejak ketokohan yang kuat?.
Selain itu, kalau pun motifnya politik, mengapa harus di Kabupaten Boalemo, bukan di daerah lain seperti Kabupaten Bone Bolango atau Kabupaten Gorontalo yang secara politik lebih potensial, dan memiliki keterkaitan emosional yang kuat dengan Partai NasDem (sejak 2020-2024 posisi Bupati Bonbol dari kader NasDem dan 2024-2029 Bupati Kabgor dari Kader Nasdem)?.
Tentunya, dari sudut pandang ini, tidak terlihat indikasi bahwa RG sedang membangun dominasi politik melalui persetujuan penobatan nama dr. Clara Gobel menjadi RSCG di Boalemo.
Kedua, jika diarahkan kepada Rum Pagau,
Sebagai Bupati Boalemo, Rum Pagau dan juga pernah jadi memimpin 2024-2029 punya kesempatan dan kekuasaan menamai berbagai fasilitas publik atas nama keluarganya. Namun, faktanya hal itu tidak pernah ia lakukan.
Nah, di provinsi sendiri, hal ini ditempuh dengan menamai RSUD Provinsi dan menobatkan nama isteri mantan Presiden RI, BJ. Habibie, yakni jadi RSUD Ainun Habibie. Begitu pula sebuah patung BJ. Habibie sebagai ikon tokoh teknorat terbaik bangsa yang berhasil mengangkat derajat Indonesia dari penciptaan pesawat N250 Gatotkaca.
Bahkan jauh sebelum itu, wacana pernah mengemuka soal penggantian nama Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menjadi Universitas BJ Habibie.
Sementara itu, Rum Pagau di era pemerintahan pertamanya justru menamai bangunan jembatan ikonik sebagai wujud ketokohan pemimpin bangsa, yakni Jembatan Soeharto. Padahal kebijakan ini bagi Rum Pagau sangat mudah untuk menentukannya sendiri, entah mengambil ketokohan keluarganya.
Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa Rum Pagau tidak punya kecenderungan untuk membangun kultus personal maupun dominasi politik melalui penamaan fasilitas umum.
Oleh karena itu, apa yang menjadi tuduhan disuarakkan Muh. Nurmawan Pakaya melalui media sosial sangatlah tidak berdasar. Kendati persoalan penobatan tokoh tersebut lumrah terjadi. Jadi, bukan serta merta alat dominasi politik. Tuduhan murahan ini layaknya disampaikan dengan argumen yang kuat dan obyektif.**
