NN, GORONTALO- Realisasi APBN di Provinsi Gorontalo hingga 31 Maret 2026 menunjukkan belanja negara melaju lebih cepat dibandingkan pendapatan. Kondisi ini menyebabkan defisit anggaran mencapai sekitar Rp2,1 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Arie Suwandini Wiwit menyebutkan, kinerja APBN Gorontalo secara umum masih tergolong solid dan sehat. Namun, dari sisi penerimaan, pendapatan negara baru mencapai Rp303,92 miliar. Di sisi pengeluaran sebesar Rp2.449 triliun.
“Sebetulnya posisi defisit (secara nasional) masih sangat terkendali sebesar Rp135 triliun atau 0,53 persen, reformasi APBN akan terus diperkuat dengan collecting more, spending better, efficient & sustainable financing guna memastikan program prioritas menjadi efektif, ruang fiskal tetap terjaga dan kualitas pengolahan fiskal semakin optimal,” ungkap Arie pada Forum Koordinasi Fiskal dan Moneter Penguatan Sinergi Kemenkeu Satu Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah, di Aula DJPb Provinsi Gorontalo, Kamis (30/4/2025).
Sementara itu, belanja negara sudah terealisasi sebesar Rp2,449 triliun atau 26,89 persen dari pagu anggaran. Besarnya belanja ini jauh melampaui pendapatan sehingga mendorong terjadinya defisit.
Sebagian besar belanja tersebut digunakan untuk transfer ke daerah, yang mencapai Rp1,594 triliun atau sekitar 65 persen dari total belanja. Artinya, perputaran uang negara di Gorontalo masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat.
Selain itu, pendapatan daerah secara keseluruhan hingga Maret 2026 tercatat Rp980,67 miliar atau 13,92 persen dari target. Dari jumlah tersebut, sekitar 90 persen masih berasal dari transfer pusat, sementara kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) masih relatif kecil.
“Mudah-mudahan dengan semakin berkembangnya teknologi yang semalam sudah resmikan digitalisasi samsat, benar ya pak? Kita harapkan bisa ada peningkatan pendapatan asli daerah sehingga proporsi dengan TKD semakin meningkat ,” kata Arie.
Di tempat yang sama, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan bahwa keterbatasan fiskal masih menjadi persoalan utama di seluruh kabupaten dan kota. Bahkan Kota Gorontalo termasuk daerah dengan kapasitas fiskal yang sangat rendah.
“Oleh karena itu, kita harus bekerja bukan hanya berbasis anggaran semata, melainkan dengan kreativitas dalam menghadapi situasi fiskal ini melalui berbagai langkah antisipatif,” kata Gusnar.
Gusnar menambahkan besarnya porsi belanja wajib atau mandatory spending membatasi ruang gerak anggaran daerah. Komponen tersebut meliputi gaji pegawai, alokasi pendidikan 20 persen, pembiayaan BPJS Kesehatan, hingga penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas instansi vertikal seperti Polri dan TNI. Harapannya beban belanja wajib ini bisa dibagi secara lebih adil antara pusat dan daerah.
Di sisi lain, ekonomi Provinsi Gorontalo pada 2025 tumbuh kuat sebesar 6,12 persen atau melampaui rata-rata nasional 5,39 persen. Capaian tersebut dinilai membanggakan, namun tetap membutuhkan penguatan fundamental agar pertumbuhan berkelanjutan dan merata.(rls/NN)
