
POHUWATO-NN– Dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negeri (ASN) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Komisi Pemilih Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato menggelar penyuluhan hukum dan kajian regulasi tentang peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 terkait saluran hak dan netralisasi ASN.
Kegiatan yang berlangsung di Marina Beach Resort, Marisa, dibuka Anggota KPU, Divisi Hukum dan Pengawasan, Iwan Dolongseda, Kamis, (21/11/2024).
Hadirl pada kegiatan itu juga Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra, Arman Mohamad, Anggota KPU, Divisi Teknis, Dian Pakaya, anggota Bawaslu Pohuwato, serta perwakilan guru SMA, SMK, dan MA.
Dalam kesempatannya, Iwan Dolongseda menjelaskan bahwa, dalam amanah UU No 7 tahun 2017 pasal 434, pemerintah daerah memiliki kewajiban membantu penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk didalamnya Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
Ia mengatakan, KPU Pohuwato sangat mengharapkan peran Guru dan Pemerintah Kecamatan untuk menyampaikan informasi ke masyarakat dan pemilih pemula mengenai pelaksanaan pemungutan suara yang tinggal 6 hari lagi.
“Terget kami agar pemilih pemula yang ada disekolah masing masing dapat didorong menggunakan hak pilihnya kita maksimalkan semua potensi yang ada, Insyaallah target partisipasi bisa mencapai 90%”, harap Iwan.
Sementara itu, Arman Mohamad, yang juga menjadi pemateri pada kegiatan itu menjelaskan bahwa, untuk Kabupaten Pohuwato, peran dan dukungan pemerintah daerah pada pilkada serentak berupa dukungan regulasi dan kebijakan, dukungan pendanaan/anggaran, dukungan Personel Satlinmas untuk pengamanan bersama TNI/Polri, dan dukungan lain yang sifatnya mendukung terselenggaranya Pilkada serentak tahun 2024.
“Untuk suksesnya pesta demokrasi ini, Pemda Pohuwato bantu dukungan anggaran untuk lancarnya penyelenggaraan Pilkada, termasuk dukungan anggaran JKK/JKM untuk mengantisipasi kecelakaan kerja bagi pelaksana dan penyelenggara pemilu di tingkat desa,” ungkapnya.
Menurutnya, dukungan lain yang sifatnya mendukung terselenggaranya Pilkada serentak tahun 2024 berupa sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.
Kemudian kepada ASN, pemerintah juga melaksanakan sosialisasi dan imbauan kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat pada politik praktis menjelang Pilkada serentak 2024.
“Intinya, pemda berharap agar Pilkada pada tahun 2024 ini, partisipasi pemilih dapat meningkat diatas 80% dibandingkan pilkada tahun sebelumnya. Untuk itu, diharapkan dukungan seluruh stake holder utamanya para camat dan kades termasuk para guru untuk mendorong partisipasi pemilih pemula untuk datang ke TPS pada 27 November nanti untuk menyalurkan hak pilihnya,” imbuhnya.(mus)