GORONTALO-NN – DPRD Kota Gorontalo meminta penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) jelang akhir tahun 2024 untuk memprioritaskan kepentingan publik.
Mengutamakan kepentingan publik dalam artian menghindari penggunaan APBD secara berlebihan.
Hal ini dilakukan guna mengatasi potensi terjadinya defisit keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo yang perkiraan mencapai angka 23,4%.
Layanan publik seperti yang dimaksud kata Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa seperti pembayaran honor bagi tenaga pendidik informal keagamaan, pembayaran di tiap-tiap RT/RW.
“Bagaimana memaksimalkan bahwa pelayanan publik lebih utama daripada belanja-belanja operasional OPD maupun di DPRD. Kita lebih mengoptimalkan belanja publik seperti pembayaran honor imam, sperti pembayaran RT/RW itu lebih didahulukan daripada kita mengadakan Bimtek. Artinya anggaran ini masih bisa kita gunakan untuk bagaimana kepentingan publik lebih utama, daripada kita cuma orientasi pendalaman tugas,” ujarnya, Senin (11/11/2024).
Sedangkan pembiayaan operasional seperti halnya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) kata Irwan untuk dilakukan penundaan, apabila APBD tidak mencukupi.
“Sama juga dengan nantinya Bimtek. Bukan tidak melaksanakan, tapi kita menunda dengan kemampuan daerah,” pungkasnya.
Hal ini juga kata Irwan, selaras dengan arahan Presiden Rabowo Subianto kepada Pemkot Gorontalo dan DPRD Kota Gorontalo untuk lebih mengutamakan belanja publik ketimbang operasional.
“Pak Presiden itu lebih mengutamakan belanja publik lebih besar daripada operasional,” ungkapnya.
“Insyaallah kedepan kita akan lebih membedah APBD 2025 nanti. Sengaja APBD akan kita bahas nanti besok. Bahwa bagaimana untuk memaksimalkan untuk bagaimana kita mengutamakan belanja publik daripada penunjang operasional,” pungkasnya.(fia/nn)
