NEWSNESIA.ID- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo telah memenuhi kewajiban 100 persen kewajiban pelaporan dan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo, Nikson Entengo saat mengikuti kegiatan Tindak Lanjut Pelaporan LHKPN Tahun 2021 dan Rekonsiliasi Data Wajib LHKPN Tahun 2022 di Lingkungan Bawaslu yang digelar pada 28 hingga 30 November 2022 di The Alana Malioboro, Yogyakarta.
“Untuk Bawaslu Provinsi Gorontalo sudah 100 persen untuk kewajiban pelaporan dan kepatuhan LHKPN,”kata Nikson.
Sebagaimana diketahui bahwa sehubungan dengan kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan Perbawaslu No.4 Tahun 2017 tentang LHKPN di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu telah menetapkan target Tingkat Kepatuhan LHKPN Tahun 2021 sebesar 100% dan tepat waktu.
Deputi Bidang Administrasi Bawaslu RI yang membuka kegiatan Ferdinand Eskol Tiar Sirait, mengatakan bahwa LHKPN adalah bentuk respon bagaimana sebuah negara berbicara open government.
“Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah menggagas open government partnership, sebagai sebuah negara yang terbuka salah satu implementasi yang dilakukan adalah keterbukaan sehingga banyak hal yang dilakukan by design dan by action, konteksnya adalah administrasi,”ungkapnya.
Ferdinand menegaskan bahwa apapun bentuk dari administrasi merupakan sumbangsih bagaimana reformasi birokrasi dilakukan.
“Jadi kegiatan LHKPN ini merupakan rangkaian dari beberapa kegiatan menuju reformasi birokrasi kita menjadi lebih baik,”ujarnya.
Ferdinand juga berharap di era keterbukaan ini kegiatan pengisian LHKPN ini bukan hanya sebatas administrasi saja, tetapi merupakan sebuah keharusan yang dilakukan secara terus menerus.
“Praktek yang kita lakukan terus menerus sehingga transfer bagaimana administrasi pengelolaan baik itu action maupun design bisa berkesinambungan,”pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan juga turut dihadiri oleh Inspektur Utama, Kepala Biro Perencaan Bawaslu RI serta Kepala Sekretariat Provinsi yang terundang.(rls/NN)
