NN, GORONTALO- Ketua Satgas MBG yang juga Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie menegaskan pentingnya konsumsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan langsung di sekolah guna mencegah risiko penurunan kualitas makanan. Penegasan ini disampaikan usai kunjungan ke rumah salah satu penerima manfaat MBG di Desa Lembah Hijau, Kecamatan Bone Pantai, Rabu (22/4/2026).
Kunjungan tersebut turut didampingi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Femi Udoki, Tim Satgas MBG, serta Koordinator BGN. Rangkaian kegiatan juga dilanjutkan dengan peninjauan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tihu di kecamatan yang sama, menyusul adanya laporan yang sempat viral terkait makanan MBG yang dikonsumsi dalam kondisi sudah tidak layak karena dibawa pulang dan dimakan pada malam hari.
Wagub Idah menjelaskan bahwa MBG dirancang untuk dikonsumsi langsung oleh siswa di sekolah agar kualitas dan kandungan gizinya tetap terjaga.
“Makanan yang disajikan ini seharusnya dimakan di sekolah, bukan dibawa pulang hingga malam hari, karena itu berisiko menurunkan kualitas makanan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada seluruh guru dan siswa agar memahami tujuan utama program tersebut. Menurutnya, jika dalam kondisi tertentu makanan harus dibawa pulang, maka perlu dipastikan tetap aman untuk dikonsumsi.
“Kalau memang harus dibawa pulang, maka pihak SPPG menjelaskan ke pihak sekolah atau guru – guru, ini menu bisa dibawa pulang atau tidak. Jika dibawa pulang tahannya berapa lama. Ini agar kualitas dan keamanan makanan tetap terjaga, gizinya tetap optimal. Dan tidak ada keselahapahan lagi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Idah menegaskan bahwa membawa pulang makanan bukanlah bagian dari anjuran program. MBG bertujuan memastikan siswa mendapatkan asupan gizi yang baik secara langsung dan tepat waktu di lingkungan sekolah.
Tak lupa Idah juga menyampaikan permohonan maaf apabila pelaksanaan tugasnya sebagai Ketua Satgas MBG belum maksimal. Ia memastikan pengawasan akan terus diperkuat melalui inspeksi mendadak (sidak) untuk melihat kondisi riil di lapangan.
“Evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai upaya perbaikan bersama. Program MBG harus tetap berjalan dengan baik karena menyangkut kepentingan banyak pihak, terutama masyarakat penerima manfaat,” tandasnya.(rls)
