NEWSNESIA.ID, GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai membenahi kualitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang menjadi salah satu pintu penting dalam menyiapkan tenaga kerja untuk pasar internasional. Evaluasi dilakukan di seluruh kabupaten/kota untuk memastikan LPK memiliki standar pelatihan dan fasilitas yang mampu menghasilkan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang benar – benar siap bekerja.
Pembenahan menyasar sejumlah aspek, mulai dari legalitas lembaga, ketersediaan instruktur, sarana dan prasarana, hingga kurikulum pelatihan. Pemerintah ingin memastikan LPK tidak sekadar menjalankan pelatihan, tetapi mampu memberikan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di negara tujuan.
Pendataan dan pemetaan LPK juga dilakukan untuk melihat lembaga mana yang telah siap mendukung penempatan PMI dan bagian mana yang masih membutuhkan perbaikan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pembinaan serta peningkatan kualitas pelatihan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Wardoyo Mansur Pongoliu, mendorong LPK meningkatkan kualitas pembelajaran agar lulusan memiliki daya saing. Kompetensi yang dibutuhkan calon PMI tidak hanya keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan bahasa, pemahaman budaya kerja, keselamatan kerja, serta pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai pekerja migran.
Pembenahan LPK dinilai penting karena kualitas pelatihan akan berpengaruh langsung terhadap kesiapan tenaga kerja saat memasuki pasar kerja luar negeri. Calon PMI yang dibekali kompetensi sesuai kebutuhan industri akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan terlindungi.
Melalui evaluasi di seluruh kabupaten/kota, Pemprov Gorontalo menyiapkan langkah perbaikan agar LPK mampu menjadi bagian dari ekosistem penempatan PMI yang aman dan berkualitas. Upaya ini sekaligus diarahkan untuk membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja Gorontalo bersaing di pasar kerja internasional dengan bekal kompetensi yang memadai.
