GORONTALO-NN– Kebijakan Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah akan memangkas anggaran asrama mahasiswa di 6 daerah mendapat kritik keras dari mahasiswa asal Tano Peling.
Sewa anggaran asrama masiswa sekaligus menjadi sekretariat paguyuban mahasiswa Bangkep di luar daerah KPMI Bangkep – Gorontalo, IPBK – Palu, IKMBM – Makasar, KAMIMO – Banggai – Luwk,IPPMBK – Yogyakarta, dan MMPP – Manado.
“Masalah ini muncul ketika kami berkoordinasi dengan Kesra yang pada koordinasi tersebut kami mendapatkan informasi bahwa kesra sudah mengusulkan anggaran sesuai dengan tahun-tahun kemarin namun pada tahun 2025 berbeda ada pemotongan dari Bappeda tersebut sisa 5 juta. Dengan dalil katanya anggaran asrama mahasiswa tidak termasuk Sebagai Program Prioritas bahkan tidak masuk di Program Rutin,” ujar Ketua Umum KPMI Bangkep Provinsi Gorontalo, Irfan Kahar.
Maka patut di duga Pj bupati Banggai Kepulauan atau Sekda yang bertanggung jawab atas kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat dan masa depan daerah tersebut.
“Ini yang kemudian saya selaku Ketua Umum KPMI Bangkep Prov. Gorontalo menolak adanya kebijakan yang kami nilai merugikan terhadap mahasiswa di 6 daerah khususnya KPMI Bangkep di Gorontalo,” tegasnya.
Kebijakan ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi visi misi Pemda Bangkep terhadap kemajuan daerah Banggai kepulauan. Karna daerah yang maju pasti harus memperhatikan kepentingan pendidikanya apalagi ini menyangkut kualitas dan pelayanan SDM pemerintah terhadap terhadap mahasiawa Banggai Kepulauan yang sedang derkuliah.
“Maka dengan ini karna saya menilai pemotongan anggaran itu tidak berpihak pada mahasiswa yang menempuh pendidikan perguruan tinggi dan mengancam pemuda Banggai Kepulauan tidak bisa kuliah di luar daerah karna tidak ada tempat tinggal gratis lagi maka dengan ini saya mengajak seluruh mahasiswa Bangkep di berbagai Provinsi/Kota yang ad di Indonesia untuk sma-sama menyuarakan dan mengguggat Pemda Bangkep,” tegasnya.(rls/NN)
