NEWSNESIA.ID, BOALEMO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo melalui Bapppeda kian memantapkan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) RKPD tingkat kecamatan tahun 2022.
Agenda untuk kedua kali ini digelar di wilayah delegasi Kecamatan Tilamuta bertempat di aula BPU, Jumat (05/03/2021). Kegiatannya dibuka langsung Plt Bupati Boalemo, Ir. H. Anas Jusuf MSi yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Boalemo, Lahmudin Hambali, Sekda Boalemo Sherman Moridu SPd MM, Asisten II Setda Boalemo Mondroe Mopangga, unsur Muspika dan para kepala desa serta unsur BPD se Kecamatan Tilamuta.
Dalam arahannya, Plt Bupati Boalemo Anas Jusuf menyampaikan, Musrembang RKPD ini merupakan tahun terakhir untuk pemerintahan Darwis-Anas (DAMAI).
“Semoga pelaksanaan Musrenbang RKPD ini akan menghasilkan rumusan yang komprehensif dan terukur. Sehingga betul-betul mendapatkan hasil yang maksimal sesuai kebutuhan masyarakat di tingkat desa,” ungkap Anas Jusuf.
Kedepan, seluruh sistem penganggaran harus berkaitan dengan pengembangan ekonomi secara menyeluruh. Sebab, setiap tahun kebutuhan penganggaran kian meningkat. Sementara kita masih bergantung dari anggaran pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU).
“Tahun ini, Pemkab Boalemo kena refocusing sebanyak Rp 33 miliar ditarik ke pusat. Sementara kebutuhan penganggaran kita semakin naik. Nah, solusinya bagaimana pusat-pusat ekonomi kerakyatan kita kembangkan bersama-sama,” ajak Anas.
Di Boalemo sendiri lanjutnya, terdapat potensi luar biasa yang bisa menggerakkan ekonomi rakyat.
“Potensi ini adalah Pelabuhan Tilamuta. Baru-baru ini, upaya pengembangannya sudah kami usulkan kepada Wakil Ketua DPR RI, Bapak Rachmat Gobel agar masuk program strategis nasional,” beber Anas.
Kalau pelabuhan ini berkembang, otomatis pergerakan ekonomi semakin maju pesat. Sekarang ini, potensinya masih menjadi pelabuhan penumpang. Yakni lewat tol laut melayani lintas perairan sejumlah kota di Sulawesi.
Lebih lanjut, ia mengharapkan pemerintah kecamatan dan desa harus berpikir soal peningkatan ekonomi di masing-masing desa. Begitu pula BUMDes yang ada di desa harus dikawal bersama. Jangan sampai BUMDes hanya menjadi sumber pertentangan tanpa menghadirkan win-win solusi.
“Saat ini ada beberapa desa yang ekonominya sudah mulai meningkat. Melalui Musrembang RKPD ini, mari kita usulkan program yang menyentuh langsung kebutuhan urgen masyarakat. Mengingat Musrembang ini terakhir di era pemerintahan DAMAI,” pungkasnya.(nrt/nn)
