NEWSNESIA.ID – Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia (HMMI) telah melaksanakan Kongres ke IX di Universitas 17 Agustus 1945 tertanggal 15-20 November 2021.
Serangkaian kegiatan dari Lomba Esay, Bisnis Plan dan Video Creator diikut sertakan dengan Seminar Nasional yang bertajuk Implementasi 3 pilar pembangunan keberlanjutan Indonesia dalam persaingan global di Era Keemasan.
Menghadirkan Staf Khusus Menteri Bappenas secara langsung HMMI banyak berdiskusi terkait prospek Indonesia Emas dan Ibu Kota Negara baru.
Landasan utama pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur di dasari pada adanya Peningkatan populasi penduduk di dalam Pulau Jawa, Kontribusi ekonomi terhadap PDB, Krisis ketersediaan air bersih, Konversi lahan di Pulau Jawa.
Pemindahan Ibu Kota Negara telah disampaikan melalui pidato Presiden Republik Indonesia pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2019 yang menunjukan kepastian pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur seluas 246.180,87 hektar meliputi kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Pemindahan Ibu Kota Negara dengan harapan adanya peningkatan ekonomi antar wilayah nasional dan internasional serta pemerataan dalam bidang ekonomi dan infrastruktur.
Sebagai bahan kajian dalam konteks Manajemen Aset terkait optimalisasi Barang Milik Negara BMN yang berpotensi idle/Menganggur dan Underutilized/Kurang di Manfaatkan dari Jakarta ke Ibu Kota Negara baru.
Tentu perlu dilihat ekosistem manajemen aset ketika kita melihat anatomi pengelolaan aset yakni Aset Portofolio, Aset Manajemen Sistem, Aset Manajemen, Mengelola Organisasi.
Sehingga, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 telah tertuang arah dari Sumber Ekonomi yang tercatat dan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat atas kesadaran kolektif terhadap pencatatan yang ada.
Sebuah Visi dari pengelolaan Barang Milik Negara yang produktif dapat secara optimal dimanfaatkan sebesar-besarnya secara berkelanjutan.
Sementara, sistem manajemen aset secara teori menggambarkan rangkaian aktivitas untuk melaksanakan manajemen aset sesuai dengan aturan dan kebijakan serta merumuskan proses yang sesuai untuk mencapai objektifitas manajemen aset dan organisasi.
Oleh karena itu, aset harus dikelola secara strategis, dan pendekatan terintegrasi dengan melibatkan seluruh stakeholder untuk dapat memaksimalkan manfaat, mengurangi resiko, dan mampu mendukung pemberian layanan masyarakat secara berkelanjutan.
Maka dampak dari pemindahan Ibu Kota Negara tentu akan sangat berpengaruh terhadap pengelolaan Barang Milik Negara yang berada di wilayah Jakarta dan pengelola Barang Milik Negara di wilayah Ibu kota baru.
Barang Milik Negara yang berada di Jakarta harus mampu dikelola sehingga memberikan dampak yang signifikan bagi negara. Tentu pengelolaan Barang Milik Negara ini senantiasa berpedoman pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana Menteri Keuangan mengatur pengelolaan Barang Milik Negara.
Sehingga, pengelola barang dan pengguna barang berperan penting dalam rangka implementasi manajemen aset yang berkelanjutan khususnya dalam konteks pembangunan di Ibu Kota baru dan dapat membentuk suatu ekosistem dengan mengoptimalkan kolaborasi pengelolaan Barang Milik Negara antar Kementerian/Lembaga yang ada.
Ekosistem manajemen aset tersebut akan meminimalisir atau bahkan menghilangkan sekat-sekat penguasaan dan peng“aku”an suatu aset dari masing-masing Kementerian/Lembaga sebab hal ini sangat urgensi ketika Barang Milik Negara masih melandai dengan pengakuan pribadi dan akan berdampak terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan baru di Ibu Kota Negara.
Bermuara pada hal ini setelah HMMI melakukan seminar nasional dan kajian strategis terhadap dampak pemindahan Ibu Kota Negara tentu akan benturan pada manajemen aset dari Jakarta ke Kalimantan Timur sehingga dengan upaya yang ada HMMI berharap pemerintah konsentrasi pada posisi manajemen aset yang efektif dan efisien dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang optimal untuk keberlanjutan dimasa mendatang.
Penulis : Dzulkifli Kalla Halang
Ketua Umum PB HMMI 2021-2023
