NEWSNESIA.ID, GORUT – DPRD Gorontalo Utara berharap ada instansi tersendiri yang khusus mengurus soal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini terkait dengan minimnya capaian PAD sejak 2021 hingga saat ini.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran, menanggapi minimnya pendapatan daerah.
“Nah kita berharap PAD ini lebih digenjot. Jadi DPRD berpandangan harus ada instansi sendiri untuk mengelolanya, dalam Organisasi Tata Kelola (OTK) yang diajukan ke kita. Jadi DPRD membicarakan bersama untuk membentuk instansi tersendiri untuk penanganan PAD,” ungkapnya.
Lanjut kata Roni Imran, jika ada dinas yang khusus mengurus soal pendapatan, tentunya akan lebih fokus dan lebih maksimal. Dari situ dapat dilihat target-target dan bisa mandiri untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah.
Saat ini soal target PAD, itu hanya melekat pada salah satu bidang saja di Badan Keuangan. Sementara untuk Badan Keuangan sendiri sebagaimana yang kita ketahui bersama tupoksinya seperti apa.
“Kalau sekarang kan cantolannya hanya di salah satu bidang di Badan Keuangan dan Badan Keuangan itu banyak tugasnya dan tinggal menunggu mana yang masuk dan berapa yang keluar,” ujarnya.
Sementara dari sisi potensi sumber pendapatan asli daerah, Gorontalo Utara potensinya cukup tinggi, dan sangat disayangkan itu tidak terkelola dengan maksimal.
“Buktinya bahwa di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo ini, kemarin Gorontalo Utara yang diaudit oleh BPK tentang potensi PADnya, dan potensi kita sangat tinggi kurang lebih itu Rp 50 miliar,” kata Roni Imran.
Lebih lanjut Roni Imran, menegaskan bahwa dengan melihat hasil audit tersebut, potensinya sudah ada dan cukup besar. Tinggal bagaimana pengelolaannya yang dilakukan, tenaga yang ada serta inovasi serta terobosan yang dilakukan.
“Intinya potensinya sudah ada tapi tidak terpungut karena memang tenaga nya, improvisasi, dan sebagainya itu tidak maksimal,” jelasnya.
Secara kelembagaan, kata Roni Imran, pihaknya yakin jika PAD telah dikelola oleh dinas sendiri, maka pengelolaan PAD akan semakin maksimal.
“Kalau dia satu dinas tentu Pemerintah Daerah dan DPRD memberi target dan saya yakin ini bisa dilaksanakan kalau sudah ada dinas itu. Karena daerah-daerah lain juga seperti itu, begitu dibentuk dinas pendapatan tersendiri akan maju soal itu,” tandasnya. (Rol)
