newsnesia.id,GORONTALO- Dinas PPPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) provinsi menggelar pelatihan pelayanan dalam menyeriusi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Gorontalo, Rabu (6/11/2024). Kegiatan yang berlangsung di aula rumah jabatan ini dibuka Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin.
Rudy dalam arahannya menyebut, bahwa permasalahan ini harus ada pendekatan yang komprehensif dari seluruh pihak. Sebagai daerah dengan julukan ‘Serambi Madinah’ hal ini semakin jauh dari kenyataan sehari-hari.
“Ini harus kita benahi bersama-sama, perlindungan perempuan dan anak bukan hanya tanggungjawab moral tetapi juga merupakan amanah konstitusi sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 B,” terang Rudy.
Oleh karena itu, melalui pelatihan ini dengan menghadirkan pelatih nasional ia berharap dapat menjadi pijakan untuk dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam membangun daerah yang aman dan oklusif bagi semua kelompok termasuk perempuan dan anak.
“Saya rasa ini merupakan langkah awal strategis dan memberikan dasar yang kuat bagi kita, untuk memperkuat tata kelola dan pelayanan untuk memberikan perlindungan bagi korban, serta memastikan bahwa tidak ada lagi perempuan dan anak yang tertinggal dari jangkauan perlindungan pemerintah,” lanjutnya.
“Karena isunya besar hal semacam ini tidak bisa kita bebankan ke Dinas PPPA saja, dengan pelatihan ini akan semakin jelas siapa berbuat apa dan bagaimana kita menangani tindakan-tindakan preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak,” tutup Rudy.
Kegiatan yang berlangsung tiga hari dari 6 – 8 November ini menghadirkan narasumber Direktur Keluarga, Perempuan, Anak & Olahraga, Bappenas Rara Rita Erawati, GEDSI Lead Nasional Lisa Noor Humaidah,Wakil Ketua LPSK (2019-2024)/Co founder Yayasan Pulih DR. Livia Iskandar, Fasilitator Nasional Kemen-PPPA Winny Isnaini dan Joko, serta Provincial Lead SKALA, Ahmar Djalil. Hadir pula Kepala DP3A Provinsi Gorontalo, dr. Yana Yanti Suleman, serta jajaran DP3A kabupaten/kota, Dinas Sosial, P2TP2A, Dinas Kesehatan, Polda, Kemenkum HAM, dan NGO. (rls)
