NEWSNESIA.ID, GORUT – Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Hamzah Sidik, meminta agar Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dapat mencontoh Persatuan Istri Anggota Dewan (PIAD) yang saat ini tidak mempunyai anggaran sama sekali.
Hamzah menyampaikan hal itu sebagai respons atas pengajuan anggaran PKK pada perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.
“Kita ini juga punya istri, namun tidak ada anggaran yang kita berikan untuk PIAD sepeserpun,” ungkap Hamzah, saat pembahasan perubahan anggaran belum lama ini.
Ia kemudian menyampaikan alasan kenapa PIAD saat ini tidak diberikan anggaran. Menurutnya, anggaran untuk PIAD saat ini belum terlalu penting untuk diberikan.
“Ngapain kalau hanya untuk jalan-jalan. Itu kan hanya merugikan daerah saja, tidak ada urgensinya. Makanya kita sepakat untuk tidak memberikan anggaran untuk PIAD,” tegasnya.
Untuk itu, ia menyarankan agar anggaran PKK yang diberikan dalam program penanganan stunting diberikan ke instansi teknis yang lebih berkompeten ataupun untuk program yang lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kenapa PKK urus stunting? Kenapa bukan kesehatan? Kalau mau konkret, langsung saja beli susu,” ujarnya.
Seperti yang disampaikan sebelumnya, Hamzah sangat mengkritisi pelaksanaan kegiatan yang bersifat seremonial.
“Kalau mau serius, jangan hanya seremonial saja. Beli apa untuk pemenuhan gizi bagi para ibu hamil. Biar jelas siapa yang disasar dan apa manfaatnya,” jelas Hamzah.
Hamzah berharap, alokasi anggaran dan program bisa lebih jelas terutama manfaatnya serta urgensinya.
“Kalau tidak penting lebih baik ditunda dulu atau diberikan ke dinas lain yang lebih berkompeten untuk menangani stunting,” tandasnya. (Rol)
