newsnesia.id, GORONTALO- Publik Gorontalo saat ini masih ramai membahas soal hasil Rapat Umum Pemegang Saham BSG yang begitu mengecewakan bagi masyarakat Bumi Serambi Madinah karena tidak adanya keterwakilan putra-putri daerah dalam jajaran Komisaris.
Buntutnya, sejumlah Kepala Daerah di Gorontalo selaku pemegang saham mengancam akan memindahkan seluruh dana dari BSG akibat dari hasil RUPS tersebut.
Bahkan kabarnya, Bupati Kabupaten Gorontalo, Sofyan Puhi mulai esok akan memindahkan dana daerah dari BSG ke Bank Mandiri yang santer disebut-sebut menjadi pilihan Bupati Sofyan.
Menanggapi langkah tersebut, salah satu Praktisi Hukum, Fanly Katili menjelaskan bahwa pilihan yang diambil oleh Bupati Sofyan sangat tepat dan menunjukkan konsistensi alasan mengapa kekecewaan itu lahir pasca RUPS.
“Kan kita kecewa, marah, dan merasa tidak dihargai saat hasil RUPS Bank BSG tidak menempatkan satu nama pun dari putra-putri asli Gorontalo dalam jajaran Komisaris maupun Direksi, nah Bank Mandiri jadi pilihan alternatif Sementara itu sudah tepat,” jelas lawyer yang akrab disapa bung Fanka itu, Sabtu (12/4/2025).
Menurutnya, menjatuhkan pilihan kepada Bank Mandiri adalah langkah tepat dan sudah seharusnya diambil oleh seluruh kepala daerah jika benar-benar serius ingin menarik diri dari BSG.
Ia juga mengakui bahwa ide untuk menjadikan Bank Mandiri sebagai alternatif sudah jauh hari ia ungkapkan.
“Tidak begitu lama setelah RUPS digelar, saya itu langsung kontekan sama Ketua DPRD Kabgor, Bung Borju saya langsung utarakan ide untuk ke Mandiri saja, dan ternyata pak Bupati setelah itu langsung mengaminkan,” ungkap Fanka.
Dia juga secara rinci menjelaskan ada beberapa alasan logis mengapa Bank Mandiri tepat menjadi alternatif.
“Ada dua alasan logisnya, pertama Bank Mandiri itu Komisaris utamanya adalah putra Asli Gorontalo, Bapak Zainuddin Amali. Sehingga sudah pasti apa yang menjadi dasar kekecewaan kita di BSG bisa sedikit terobati,” tutur Fanka.
“Selanjutnya, menjadikan Mandiri sebagai alternatif sementara karena jika kita memahami dengan seksama, membuat Bank Daerah tidaklah mudah apalagi aturannya sekarang jauh lebih ketat dan membutuhkan modal yang juga tidak sedikit, kalau saya tidak salah harus Rp. 10 Triliun nah ini tentu menjadi kendala tersendiri,” sambungnya.
Fanka juga menambahkan membuat Bank daerah sendiri saat ini jadi makin sulit jika melihat situasi Geopolitik yang sedang memanas antar elit daerah.
“Iya kan kita semua bisa lihat di media saat ini, pasca RUPS BSG elit daerah kita malah makin renggang jadi mewujudkan Bank jadi makin sulit saya rasa, sehingga saya sangat berharap situasi memanas seperti ini baiknya segera diatasi oleh para elit dan kita bijaknya tidak ikut-ikut memanasi, intinya Bank baru bisa kita buat kalau Elit daerah sudah Kompak,” pungkasnya.(nn)
