NEWSNESIA.ID (BOALEMO) – Pemerintah Kabupaten Boalemo dibawah kepemimpinan Bupati, Drs. Rum Pagau bersama Wakil Bupati, Lahmuddin Hambali, S.Sos, MSi kembali menoreh prestasi terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2024.
Hal itu dibuktikan penganugerahan opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo. Predikat WTP ini terbilang jadi kado istimewa dalam 100 hari pemerintahan Bupati Rum Pagau bersama Wakil Bupati Lahmuddin Hambali (PAHAM), sedianya diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, H. Purwanto kepada Bupati Boalemo, Drs. Rum Pagau bersama Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, S.Sos, di gedung auditorium BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Senin (19/05/2025).
Predikat WTP kali ini menjadi bukti nyata Pemkab Boalemo menunjukkan konsistensi dan komitmen tinggi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Yakni dengan menyajikan laporan keuangan secara profesional, efektif, efisien sebagaimana standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Boalemo, Drs. Moh. Taufiq Kumali, MM saat mendampingi Bupati Rum Pagau pada penyerahan predikat WTP menyampaikan bahwa, capaian WTP untuk ke 8 kali secara berturut-turut ini tak lepas dari kerjasama, kekompakan dan kolaborasi semua pihak. Terutama dalam implementasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara utuh.
“Tahun ini kami sudah menggunakan SIPD secara ful, dan alhamdulillah di awal masa pemerintahan Bapak Bupati Rum Pagau bersama Wakil Bupati Lahmuddin Hambali periode 2025-2030, kami kembali meraih opini WTP dari BPK RI,” ujar Taufiq Kumali.
Dia menegaskan, penerapan SIPD menjadi tulang punggung sistem keuangan daerah karena terintegrasi langsung dengan pemerintah pusat, bahkan dengan BPK RI. Aplikasi berbasis keuangan ini pun terus diperbarui setiap pekan.
“Kedepan kita konsisten menggunakan SIPD, dan ini sudah jadi keharusan. Aplikasi ini sudah terintegrasi antara daerah dan pemerintah pusat,” tambahnya.
Kendati demikian, Taufiq mengaku prosesi transisi menuju SIPD sempat mendapat tantangan besar dan berbagai kendala teknis. Tapi berkat kerja keras dan kolaborasi yang baik antara badan keuangan, inspektorat daerah, dan jajaran pemerintahan, akhirnya bisa dilewati dengan mudah.
“Meski banyak tantangan, tapi dengan kerjasama yang baik semua lintas, kami di badan keuangan bersama inspektorat alhamdulillah bisa memberikan hasil terbaik,” ungkap Moh. Taufiq Kumali.
“Kedepan ini, kami berharap semua OPD, terutama bendahara dan bidang perencanaan lebih memperkuat pengelolaan keuangan sejak dini. Jangan seperti tahun-tahun sebelumnya, nanti jelang akhir tahun anggaran, baru kita mempersiapkan data. Nah, di tahun depan ini, kita sudah mesti mempersiapkan datanya di awal tahun anggaran,” tandasnya.(nn)
