NEWSNESIA.ID, GORUT – Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Matran Lasunte, membacakan Laporan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Dearah (Ranperda) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Dalam laporan itu, Matran menyampaikan, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian pada ayat 3 ditegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Yang diatur dalam undang-undang dan seluruh komponen bangsa wajib melaksanakannya karena merupakan sebuah keharusan dan menjadi tujuan negara kita Indonesia,” kata Matran, pada sidang paripurna, di Kantor DPRD Gorut, Senin (7/11/2022).
Adapula pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 50 Ayat 5 menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis pada keunggulan lokal.
“Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 dalam Pasal 1 Angka 6 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hal kewenangan dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Matran.
Meski demikian, lanjut Matran, pada Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara, dianggap sudah tidak relevan lagi karena kewenangan yang dimiliki dibatasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan non formal, dan pendidikan dasar.
“Sedangkan peraturan daerah tersebut masih mengatur tentang pendidikan menengah yang bukan lagi merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Paradigma inilah yang mendasari, sehingga peraturan daerah itu harus diubah, dengan peraturan terbaru yaitu peraturan daerah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang selanjutnya harus memperoleh kesepakatan kita bersama pada hari ini,” paparnya.
Setelah melalui pembahasan yang dilakukan oleh pansus yang melibatkan OPD teknis, yakni Dinas Pendidikan dan beberapa elemen masyarakat, akhirnya telah disepakati dan disetujui rancangan peraturan daerah dan menjadi peraturan daerah yang sah.
“Akan tetapi walaupun rancangan peraturan daerah ini sudah disetujui, tidak menutup kemungkinan masih terdapat bab demi bab, pasal demi pasal, ayat demi ayat sampai pada lampiran ranperda ini yang kami rasa masih butuh penyempurnaan dengan analisis dan kajian serta teknis dan masukan dari pemerintah daerah dalam hal ini OPD teknis melahirkan peraturan daerah yang baik dan dapat diterima oleh publik dan dunia pendidikan,” tutupnya. (Rol)
