GORONTALO-NN – Ratusan supir truk yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (Alfi) Gorontalo melakukan aksi mogok kerja depan gedung DPRD Provinsi Gorontalo pada Rabu (16/10/2024).
Aksi tersebut dilakukan sebagai wujud protes supir truk yang begitu kompleks. Salah satunya kelangkaan BBM jenis solar, kesulitan proses mobilitas kendaraan dan barang yang disebabkan oleh minimnya jam operasi truk di wilayah Gorontalo.
Ketua DPW Alfi Gorontalo, Mohammad Jefri Isa menyebut bahwa kondisi itu terjadi impek dari pada Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 73 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Salah satunya yaitu adanya pembatasan jam operasional bagi truk pengangkutan barang yang diberlakukan sejak Pukul 05.00 – 09.00 WITA.
Dirinya mengungkapkan bahwa impek dari kebijakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kerugian, salah satunya penumpukan barang.
Selain itu jugakata dia, diperparah dengan akses jalan truk utama tertutup akibat adanya proyek yang belum selesai sehingga memakan waktu cukup lama.
Sehingga pihaknya berharap Pemerintah Pemprov dapat melakukan evaluasi kembali Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 73 tahun 2017.
“Kalau dulu tahun 2017, truk kontainer itu baru sedikit, sekarang kita itu 1 Minggu satu kapal itu paling kurang bawa 300 boks × 4 pelayaran, berarti ada 1200 tius yang harus kita distribusi 1 Minggu. Itu baru barang masuk,” ungkapnya kepada awak media.
Jerfi juga mengungkapkan bahwa saat ini angka distribusi barang di wilayah Gorontalo kian meningkat sehingga perlu peningkatan jam operasional truk sangat penting. Terlebih pada proses ekspor jagung yang jumlahnya cukup besar di Gorontalo.
“Barang keluar jagung yang harus kita keluarkan itu banyak juga, makanya dengan adanya Pergub itu membatasi pergerakan kontainer,” ungkapnya.
Dalam aksi kali ini, sedikitnya ada 174 supir truk yang melakukan aksi demontrasi di Gedung DPRD Provinsi Gorontalo.
“Kita mogok kerja itu sudah dari hari senin sampai puncaknya hari ini. hari ini kita menunggu kepastian perubahan. Kalau tidak diindahkan maka kami akan tetap mogok kerja” tegasnya.
Ia berharap Pemprov melalui aspirasi DPRD Provinsi Gorontalo dapat segera mengambil keputusan sehingga tidak akan adanya kerugian ekonomi akibat aksi mogok yabg dilakukan.
“Kita minta itu tadi di DPR dan difasilitasi dan insyaallah kita menunggu hasil pertemuan pak Kadis dengan Pak Sekda sore ini,” tutupnya.
Sementara Kepala Dinas Provinsi Gorontalo, Jamal Nganro dalam menanggapi permasalahan tersebut langsung mengatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan.
“Tadi kan sudah saya ceritakan kronologis adanya tuntutan itu ya. Kedua, langkah – langkah yang sudah kami lakukan termasuk bagaimana menjembatani masalah BBM karena salah satu pemicunya itu BBM,” ungap Jamal.
“Berikut masalah operasional itu kan kami harus angkat ke permukaan atas karena itu ada forumnya,” sambungnya.
“Saya setelah ini langsung ke Pak Sekda selaku ketua forum LLJ untuk menyampaikan segala aspirasi teman-teman,” tandasnya. (Selfia)
