newsnesia.id, GORONTALO- Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin menyoroti pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dalam hal penanganan isu strategi berupa kemiskinan ekstrem, stunting, pernikahan dini dan angka perceraian. Hal ini menjadi salah satu poin pembahasan pada rapat koordinasi Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara di ruang Tinepo Kantor Bupati, Kamis (26/9/2024).
“Kita sudah memiliki data Regsosek, data ini sangat luar biasa sampai detail rumah, orangnya saja bisa kita ketahui. Data ini bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan bersama, sekarang bagaimana data-data Regsosek ini coba kita update untuk kedepannya dapat digunakan untuk intervensi kebijakan-kebijakan yang ada” kata Rudy.
Rudy menyampaikan melalui data Regsosek, dapat diintervensi suatu wilayah tertentu yang memiliki permasalahan yang perlu campur tangan pemerintah didalamnya. Dari data tersebut pemerintah dapat menyiapkan anggaran yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Alam (BPSDM) Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki. Dirinya menyampaikan dengan memanfaatkan Regsosek Pemerintah sudah bisa mendeteksi secara detail permasalahan dalam suatu wilayah dengan tepat. Lebihnya lagi, dengan data yang ada pemerintah sudah bisa menentukan kebijakan yang akan diambil, anggaran yang ditentukan dan siapa yang diprioritaskan
“Ini karena sudah kita ketahui jumlahnya, maka sangat mendorong apa yang mau kita lakukan tergantung kesanggupan anggaran, karena ini mengarah pada upaya kita menyusun kerangka perencanaan selama lima tahun” jelas Budi.
Lebih lanjut Pjs Bupati Bone Bolango ini mengatakan pemutakhiran sangat perlu agar data yang dimiliki tetap update dan menghindari tidak tepat sasaran. Pemprov sendiri telah melakukan inovasi melalui sebuah platform bernama Gorontalo Satu Data (GSD) untuk memutakhirkan dan menyediakan data Regsosek di Provinsi Gorontalo secara real time.
“Melalui GSD sangat efektif dalam pencapaian sasaran, menghitung kebutuhan Pagu sampai dengan intervensi melalui by name by address, dan keuntungannya sudah bisa diintegrasikan ke platform nasional” ungkap Budi.
Usai rapat, dilakukan penandatanganan berita acara oleh Pemprov bersama Pemkab Gorut. Hal-hal lain yang dibahas pada rapat tersebut berkaitan dengan angka stunting yang naik, pengembangan data GSD untuk sektoral lainnya, inflasi triwulan IV, pengadaan dokter spesialis dan pengoptimalan kapal tol laut.(rls)
