POHUWATO-NN– Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga didampingi Kepala Dinas PUPR Pohuwato, Risdiyanto Mokodompit berkunjung ke Kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans) di Jakarta, Selasa (04/11/2025).
Kedatangan Bupati Saipul dalam rangka memperjuangkan aspirasi warga UPT Sandalan di Desa Panca Karsa 1, Kecamatan Taluditi, berupa pembangunan jalan.
Dimana jalan merupakan salah satu kebutuhan utama yang menjadi urat nadi aktivitas 165 kepala keluarga di wilayah transmigrasi tersebut.
Dalam paparannya, Bupati Saipul A. Mbuinga menjelaskan bahwa, program transmigrasi di Kabupaten Pohuwato sudah berlangsung sejak tahun 1981, dan hingga kini berhasil mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.
“Kawasan transmigrasi kini telah berkembang menjadi sentra tanaman pangan yang produktif,”ungkap Bupati.
Namun di balik keberhasilan tersebut kata Bupati Saipul, masih ada kendala utama yang dihadapi warga, yakni akses jalan dan jembatan gantung yang rusak akibat banjir bandang beberapa waktu lalu.
Bupati Saipul menegaskan, akses ini sangat vital bagi warga untuk mengangkut hasil pertanian dan menjalin konektivitas antarwilayah.
“Kami datang memohon perhatian dari Kementerian Transmigrasi sebab, pembangunan jalan dan jembatan di Sandalan belum dapat kami tangani melalui APBD. Akses ini sangat penting bagi masyarakat, baik untuk mobilitas maupun ekonomi mereka,”ujar Saipul.
Menanggapi hal itu, Wamen Transmigrasi, H. Viva Yoga Mauladi, menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam mengembangkan kawasan transmigrasi Sandalan.
“Ok, siap mendukung. Karena masih di bawah pembinaan Kementrans, kita wajib memonitor, mengawasi, dan membantu pembangunan di sana,” ujar Wamen Viva Yoga.
Selain permasalahan infrastruktur, Wamen juga menyoroti persoalan pertanahan, dimana masih terdapat 94 bidang lahan di Sandalan yang berstatus HPK (Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi).
Menurutnya, hal ini perlu segera dituntaskan agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.
“Berdasarkan keputusan Komisi V DPR RI, kawasan hutan yang berada di wilayah transmigrasi harus dilepaskan status hutannya. Permasalahan pertanahan seperti di Sandalan harus diselesaikan segera,”tegasnya.
Lebih jauh, Wamen Viva Yoga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam membangun kawasan transmigrasi. Kementrans, katanya, akan bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, BUMN, hingga PNM untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat transmigran.
“Kami ingin kawasan transmigrasi seperti UPT Sandalan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Di Pohuwato juga ada program penanaman kelapa dari Kementan yang bisa disinergikan. Kita jadikan Pohuwato tidak hanya sentra beras dan jagung, tapi juga kelapa, bahkan bisa ada rumah produksi olahan kelapa di masa depan,”tutur Wamen asal Lamongan, Jawa Timur itu.(Rls)
